Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Hadi Tjahjanto diseret masuk polemik karena sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas wilayah yang dipasangi pagar laut di Tangerang, Banten.
Beberapa informasi tersebut mulai dari keterangan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid tentang pemilikan pagar laut di Tangerang, Senin (20/01/2024).
Dia mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan dan individu yang memiliki HGB dan SHM (izin usaha perusahaan perseroan terbatas) yang menemukan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan sekitar Desa Muncung hingga Pakuhaji, Tangerang.
Senin (20/1/2025), perusahaan yang memiliki sebidang tanah pagar laut adalah PT IAM sebanyak 234 bidang dan PT CIS sebanyak 20 bidang.
Ada pula HGB yang tercatat atas nama perorangan sebanyak sembilan bidang dan SHM sebanyak 17 bidang.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. “Terkait hal itu, mengapa Jokowi dan Prabowo terseret polemik sertifikat pagar laut Tangerang?”
Mengapa AHY dan Hadi Tjahjanto terseret kontroversi sertifikat pagar laut Tangerang?
AHY dan Hadi terhubung dengan kontroversi sertifikat pagar laut di Tangerang ketika Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN memiliki wewenang untuk meninjau ulang sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang karena sertifikat ini diterbitkan pada tahun 2023, Senin (20/1/2020).
Sejak itu, nama AHY dan Hadi berkali-kali diminta keterangan oleh para jurnalis karena keduanya pernah menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada 2022-2024.
AHY menjabat sebagai Menteri BPN/ART pada bulan Februari hingga Oktober 2024, sedangkan Hadi menempati posisi yang sama pada bulan Februari 2022 hingga bulan Februari 2024.
Meskipun begitu, AHY dan Hadi sepakat mengakui tidak mengetahui penerbitan sertifikat pagar laut Tangerang.
Apakah pandangan AHY mengenai-surat keterangan pagar laut di Tangerang ?
AHY menjelaskan tidak tahu tentang peluncuran sertifikat pagar laut misterius di Tangerang pada tahun 2023 karena dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada tahun 2024.
, Selasa (21/1/2025).
Sertifikat tsb diungkapkan satu per satu saat berada di tugas sebagai Mentri Menteri ATR/Kepala Badan Pajak Negara, kecuali ada laporan yang disampaikan oleh rakyat atau pihak lainnya.
Ia juga menambahkan, sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN sangat banyak.
Apa kutipan Hadi Tjahjanto tentang sertifikat pagar laut Tangerang?
Sementara itu, Hadi yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada saat sertifikat pagar laut Tangerang diterbitkan, juga mengaku tidak mengetahui HGB dan SHM yang dimiliki suatu perusahaan dan orang-orang.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, ia baru tahu tentang kepemilikan sertifikat itu setelah polemik pagar laut di Tangerang macet.
, Selasa (21/1/2025).
Hadi enggan membicarakan secara luas tentang keberadaan pagar laut misterius di Tangerang yang memicu perhatian umum belakangan ini.
Dia hanya meminta masyarakat untuk menghormati langkah-langkah yang saat ini sedang ditempuh oleh Kementerian ATR/BPN.
Menurut informasi yang diterima Hadi, Kementerian ATR/BPN sedang menjalankan penelitian tentang kesesuaian prosedur penerbitan HGB dan SHM terkait pembuatan pagar laut di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Bagaimana langkah pemerintah untuk menangani sertifikat pagar laut di Tangerang?
AHY mengatakan, sertifikat pengurusan petak di pinggir laut di Tangerang dapat dicabut bila tidak memenuhi syarat.
Saat ini, pemerintah telah menyatakan bahwa sertifikat tersebut ilegal karena objeknya adalah lautan.
Padahal, kegiatan pembangunan di laut seharusnya memperoleh izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), bukanlah HGB atau SHM.
, Selasa (21/1/2025).
“Apa pun yang memiliki cacat hukum, itu harus segera dievaluasi, bahkan dicabut apakah itu Surat Hapus Muka atau Surat Harta Berapa Harga.”
Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) akan diadili jika terbukti melanggar prosedur dalam pengukuran sertifikat tanah terkait pagar laut Tangerang.
Peringatan tersebut diberikan setelah Kementerian ATR/BPN mẫeptembusan pemeriksaan di Kantor Pertanahan (Kantah) Tangerang.
Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa KSB terlibat dalam pengukuran yang dilakukan di tempat tersebut.
Senin (20/1/2025).
Apakah pagar laut di Tangerang akan ditinjau kembali?
Pagar laut Tangerang akan dibongkar lagi oleh tim gabungan dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan nelayan pada Rabu (22/1/2025).
Pembongkaran tersebut dilakukan setelah kegiatan pencairan pagar laut yang pertama kali dilakukan TNI AL pada Sabtu (18/1/2025).
Rabu (21/1/2025), proses pembongkaran pagar laut hari ini langsung dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
alat bantu tersebut ditangani oleh Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi.
Kegiatan dimulai dengan mengibarkan pagar laut di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar jam 09.55 WIB dan berakhir di pantai Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Tangerang.