Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiksiaintek) menyebutkan tidak ada anggaran untuk tunjangan, baik tunjangan kinerja (tun. kinerja) maupun tunjangan profesi bagi dosen untuk tahun ini.
“Dengan demikian, bapak-ibu sekalian, tidak ada anggaran (tunjang dosen) di tahun 2025,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek Togar M. Simatupang seperti dikutip Antara, Minggu (5/12).
“Togar menjelaskan berbagai penyebab ketiadaan anggaran terkait tunjangan dosen pada 2025, di antara lain perubahan nomenklatur.
Ia menjelaskan kenyataannya regulasi tentang tunjangan dosen telah ada, namun pergantian nomenklatur seperti Kementerian Riset, Pendidikan, Budaya, Riset, Pendidikan dan Sains adalah salah satu penyebab kekurangan anggaran di bidang ini.
“Perlu disampaikan bahwa tukin (di peraturan) itu tidak ada tertulis kata-kata dosen, hanya tertulis pegawai,” lanjutnya.
Meski demikian, Togar menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha untuk mengajukan rencana tunjangan bagi para dosen senilai Rp 2,8 triliun kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Dengan ini makanan serta makanan kita siap untuk poetry Bencana Banjir,” dia mengatakan.
Kemudian, ungkap Togar, jika permintaan tersebut telah disetujui oleh Banggar DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka Peraturan Presiden (Perpres) harus diterbitkan untuk mewujudkan tunjangan bagi para dosen.
“Jadi tidak (semudah) membalikkan tangan proses itu, kita ikutilah. Kita sebagai dosen, kita ikutilah prosedurnya, kita ikuti langkah demi langkah,” ujar Togar Simatupang.
