Mengutip Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup tahun 2024.
Dengan sejumlah nama pemimpin negara lain, mereka telah masuk ke dalam daftar tersebut dari nominasi publik yang mendapatkan dukungan daring terbanyak secara global.
OCCRP menjelaskan dalam keterangannya bahwa tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan karena saran itu datang dari orang-orang di seluruh dunia.
“Menoptimisasi nama Joko Widodo sebagai tokoh terkorup karena menerima banyak surel,” kata Chandra, Minggu
(12/1/2025).
Penggeledahan KPK di Rumah Menteri Negara Hasto Cristano Pusat Investigasi Korupsi Chevron Petronas Soal Jokowi?
Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang Jokowi dan pemerintahannya, tetapi saya ingin membicarakan bagaimana tindakan kriminal terorganisir dilakukan dalam bidang politik.
Pada sektor politik, Chandra mengutip pendapat Bohdan Harasymiw (Pengajar Guru Besar dari Departemen Ilmu Politik Universitas Calgary) dan merujuk pendapat Herbert E. Alexander dalam buku “Politik dan Ekonomi Kriminal Terorganisir”.
Menurut Chandra, Profesor Bohdan Harasymiw pada tulisannya menggambarkan hubungan antara tindakan yang terorganisir itu dan politik, terdapat ikatan antara politisi dan tindakan yang terorganisir dapat digambarkan seperti dua arah yang mempengaruhi satu sama lain.
Sementara politisi menggunakan para penjahat dan melepas mereka ketika tidak lagi berguna, atau inisiatif lain berasal dari sisi para penjahat yang menjadikan para politisi sebagai “pelindung kriminal”.
Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup, Inas: Tuduhan OCCRP Tanpa Bukti
“Mengapa mengapa kita membiarkan organisasi kejahatan masuk ke dalam politik? Berdasarkan pendapat saya, masuknya kriminalisatisasi ke dalam politik yang disorganisir ini disebabkan oleh lemahnya institusi politik, lemahnya instansi keamanan serta egoisme dari para politisi,” kata Chandra.
Chandra berpendapat bahwa situasi yang digambarkan Harasy Miw bikin politik sangat mungkin terjadi di Indonesia. Karena, lingkungan politik sangat strategis sehingga kelompok mafia dan politik dapat bersinggungan satu sama lain.
Pada satu segi politik, misalnya, menjelang pemilihan umum yang memutuskan dan memerlukan sejumlah besar biaya, maka dalam konteks ini kejahatan teroganisir akan bersedia membantu menutup biaya tersebut dengan memberi sumbangan.
