Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden memulai kembali program sanksi raksasa terhadap Rusia dengan sasaran minyak dan gas dari negara tersebut.
Pengumumannya disampaikan secara langsung oleh Departemen Keuangan AS, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025.
Dalam keterangan resminya, Departemen Keuangan AS menyebutkan bahwa sanksi itu ditujukan kepada Gazprom Neft dan Surgutneftegas, yang ber aktivitas eksplorasi, produksi, dan penjualan minyak Rusia.
Menurut sumber, Amerika Serikat juga akan menargetkan 183 kapal yang telah memanggungkan minyak Rusia menuju perusahaan di luar Eropa Barat.
Serta membatalkan peraturan yang sebelumnya yang memungkinkan perantara pembayaran energi bebas dari sanksi terhadap bank-bank Rusia, menurut
“Amerika Serikat mengambil tindakan tegas terhadap sumber pendapatan utama Rusia yang mendanai perang brutal dan ilegalnya melawan Ukraina,” ujar Menteri Keuangan AS, Janet Yellen.
Inggris-Jepang Tiru Langkah AS
Langkah serupa juga telah dilakukan Inggris, mengimpor sanksi terhadap Gazprom Neft dan Surgutneftegas.
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengatakan bahwa pendapatan dari sektor minyak adalah sumber utama bagi ekonomi Rusia.
Dengan menargetkan perusahaan-perusahaan tersebut, diharapkan dapat menurunkan kemampuan Rusia untuk melanjutkan konflik.
Menyusul negara lainnya, Jepang baru-baru ini juga menyetujui pembatasan ekstensif terhadap Rusia.
Sanksi yang diberlakukan yaitu pembekuan aset beberapa individu dan kelompok, serta larangan ekspor ke beberapa organisasi di Rusia dan beberapa negara lain yang diperkirakan membantu Rusia menghindari sanksi.
Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan pernyataan persetujuan tambahan hari Jumat menunjukkan komitmen Jepang terhadap upaya Sekelompok Tujuh negara industri terkemuka untuk memperkuat kovensi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.
Sanksi baru ini diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang agar pendapatan Rusia yang digunakan untuk mendukung perang di Ukraina berkurang. Sanksi ini ditujukan untuk mengurangi sumber pendapatan Rusia, setelah invasi wilayah Ukraina oleh Moskow di bulan Februari 2022 menewaskan lebih dari 12.300 warga sipil.
Dengan cara tersebut, Rusia diperkirakan akan loss miliaran dolar per bulan, menurut seorang pejabat AS.
Rusia Kebal Sanksi
Sanksi-sanksi seperti itu telah diberlakukan oleh AS dan sekutunya sebelumnya, terutama pada tahun 2022, tepatnya ketika perang antara Moskow dan Kiev meletus.
Tetapi Presiden Vladimir Putin mengklaim sanksi-sanksi Uni Eropa tidak menimbulkan kerugian pada Rusia.
“Saya tumbuh, sementara mereka menyusut,” kata Putin.
Dalam bidang keuangan, stempel fiskal besar pemerintah Rusia selama wabah Covid-19, dan kemudian untuk mendukung perang, telah membuka jalan bagi pertumbuhan yang kuat dan pengangguran yang rendah.
Sementara itu, Bank sentral Rusia telah mengalami efektivitas sama dalam mendukung rubel, sehingga menekan inflasi dan menjaga pemerintah tetap untung.
Keberhasilan ini membuat posisi perdagangan Rusia kembali meningkat pesat dalam waktu yang relatif singkat, setelah menghadapi serangkaian tekanan sanksi dari barat.
Menurut Atlantic Council, Rusia berhasil menjual minyak ke luar negeri dengan harga di atas batas harga yang disepakati G7. Menurut mereka, sekitar 1.000 kapal tanker “bayangan” digunakan untuk pengiriman minyak tersebut.
Badan Energi Internasional menyebutkan bahwa Rusia masih mengekspor 8,3 juta barel minyak per hari, sebagian besar ke India dan Cina.
Sementara menurut para peneliti di King’s College London, Rusia juga masih mampu mengimpor banyak barang-barang Barat yang dikenai sanksi dengan membelinya melalui negara-negara seperti Georgia, Belarus, dan Kazakhstan.
