.
Saat ini, total gedung milik pemerintah mencapai 40 gedung.
Gedung-gedung tersebut mencakup gedung kementerian dan lembaga negara, namun tidak mencakup aset badan usaha milik negara (BUMN). Total luas ruang kantor tersebut adalah 1.333.585 meter persegi di Jakarta.
Sektor Industri Kantor Masih Slow, Potongan Sewa Berkembang Jatuh Beruntun
Setelah itu, Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menjelaskan bahwa total area ruang kantor dari 40 gedung pemerintahan mencapai 55% dari total ruang kantor komersial yang kosong saat ini dengan luas diperkirakan sekitar 2,43 juta meter persegi.
“Jika gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai penambah pasokan, ini kemungkinan akan memburukkan kondisi pasar yang sudah kelebihan pasokan gedung kantor,” kata Ferry pada hari Selasa (7/1/2025).
:
Kehadiran gedung-gedung pemerintah diharapkan akan mengganggu bisnis perkantoran komersil yang dikembangkan oleh swasta. Meskipun demikian, biasanya gedung perkantoran pemerintah bertempat di lokasi yang strategis.
Namun, jika sebenarnya puluhan gedung itu akan dipergunakan sebagai area perkantoran, kami menyebutkan bahwa itu akan menjadi pekerjaan yang sulit, karena sumber daya ruang kantor masih berlimpah sekarang.
:
“Dari perspektif investasi, bekerja sama dengan sektor swasta untuk aset milik pemerintah memiliki tantangan karena nilai buku asetnya tinggi. Ini sulit untuk mencapai hasil yang ideal karena pendapatan sewa yang relatif rendah,” kata Ferry.
Ferry menjelaskan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta itu jauh lebih menarik jika pemerintah membuka opsi untuk menjual aset-asetnya.
(BOT) atau proyek investasi untuk meningkatkan valuasi ditaksir cukup menarik oleh para investor. Karena, aset properti tidak terlalu eksklusif, menghasilkan pengembalian yang menarik.
Namun untuk saat ini, dengan nilai aset yang relatif tinggi dan pendapatan sewa yang masih tergunuggatip menjemukan, memperpanjang periode konsesi bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah guna membuat skema BOT menjadi wajar.
“Banyak perusahaan multinasional yang sangat memperhatikan standar HSE serta sertifikasi bangunan hijau, sehingga memungkinkan dibutuhkan pekerjaan tambahan yang signifikan untuk membuat bangunan-bangunan yang sesuai dengan standar modern,” pungkas Ferry.
