Megawati Soekarnoputri akan dinyatakan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.
Hasto merujuk pada hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memberikan saran agar Megawati kembali menjadi ketua umum partai dalam lima tahun ke depan.
“Semua Divisi Politik dan Divisi Daerah memberikan suatu rekomendasi kepada Bu Megawati untuk ditetapkan kembali sebagai ketua umum masa bakti 2025-2030,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (9/1).
Pernyataan tersebut juga merupakan tanggapan terhadap beberapa penuturan yang meminta Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PDIP. Salah satu yang mengemukakan hal tersebut adalah mantan kader PDIP Effendi Simbolon,
Baca juga:
- PDIP Menyampaikan Respons Turut Membantahnya Dugaan Perubahan Sekjen Usai Hasto Kristiyanto Ditetapkan sebagai Tersangka
- PDIP Kucurigai Efendi Simbolon karena Mendukung Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta
Effendi Simbolon menuntut Megawati bertanggung jawab atas masalah yang melibatkan Hasto. “Perlu ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini ada pelanggaran hukum,” ujar Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (8/1).
Menurut Effendi, masalah yang menimpa Hasto merupakan masalah hukum yang serius. “Dia harus mundur,” ujarnya.
Effendi meminta PDIP melakukan renovasi pada kampanye saat ini meliputi pimpinan, berikutnya. Sebagai mantan kader PDIP, Effendi menyatakan merasa khawatir dan sedih dengan kondisi saat ini di partai tersebut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Guntur Romli menuduh Wahyudi mengaku mendapat pengaruh dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Guntur juga menilai penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan ‘orderan politik’ yaitu sebagai pintu masuk untuk menekan Megawati.
“Kami menduga pernyataan Effendi Simbolon berasal dari pertemuan dengan Jokowi beberapa saat lalu di Solo,” ungkap Guntur dalam keterangannya, Kamis (9/1).