Program Makan Bergizi Gratis secara resmi mulai dijalankan pada 6 Januari 2025, melanda ribuan siswa di seluruh Indonesia. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, bagaimana cara cara agar program ini bisa rendah korbannya?
Program (MBG) yang merupakan janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran ini diperkenalkan secara bersamaan di 26 provinsi di Indonesia. Salah satu sekolah menengah ke-5 Angkasa di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program ini.
Kerja unit layanan pelayanan kesejahteraan sejak subuh pagi telah sibuk menyusun ribuan paket makanan untuk didistribusikan ke delapan sekolah di dekat lokasi unit tersebut yang berada di kompleks TNI AU.
“Sekarang baru 1.500 paket, tetapi besok sudah ditingkatkan menjadi 3.000 paket,” kata Jonie Kusuma, pengelola SPPG Halim.
Menu hari pertama dari dapur ini mencakup ayam teriyaki, sayur buncis, nasi, dan pisang. Namun, susu tidak tersedia. Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi, yang ikut memantau pelaksanaan di lokasi ini mengakui kesulitan memenuhi susu sapi di Jakarta menyebabkan absennya susu pada hari pertamanya. Meski begitu, ia menjamin susu akan masuk dalam menu di hari-hari selanjutnya.
Nikmati newsletter mingguan kami yang gratis, Wednesday Bite. Gencar dan recharge ilmu pada tengah minggu, dan bahas topik-topik seru!
Menurut Jonie, Badan Gizi Nasional (BGN) memberi kebebasan dalam memilih jenis masakan, asalkan kandungan nutrisi dan kalori tiap porsinya cukup. Misalnya, untuk siswa PAUD sampai kelas 3 SD, setiap porsi makanan harus mengandung sekitar 600 kalori.
Setelah dimasak, paket makanan langsung diantar ke sekolah-sekolah di sekitar SPPG. Di SD Angkasa 5, 128 siswa menyambut program ini dengan antusias. Namun, distribusi makanan makanan selesai lebih cepat 30 menit dari jadwal yang seharusnya pada jam istirahat pukul 09.00 WIB.
Sampai dirasa beberapa siswa mengorenakan makanan mereka, meskipun ada juga yang tidak menikmatinya. “Enak hidangan ayam dan pisangnya, tapi aku masih merasa kenyang,” kata Kikan, siswa Sekolah Dasar kelas 1.
Deklarasi serupa disampaikan oleh Khanza, seorang murid yang mengaku baru saja sarapan dua jam yang lalu. Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani, menyambut baik program ini, tetapi berharap peristiwa ini kelak dapat membagikan makananosenyata waktunya yang tepat, sehingga untungnya jarak antara sarapan dan jam makan siang tidak terlalu rapat.
Janji untuk melibatkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam pengembangan ekonomi
Beberapa hari setelah peluncuran program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab mengemban program ini menunjuk 190 pusat penyiapan bahan (dapur pangan) yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi.
Setiap dapur utama bertanggung jawab atas penyaluran makanan sekitar 3.000-3.500 penerima di wilayahnya. Pemerintah menargetkan jumlah dapur diharapkan meningkat hingga 937 dapur pada akhir 2025.
BGN juga bertugas memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan berasal dari produk negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kerjasama dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membantu penyediaan bahan baku, sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pada hari pertama, program ini berhasil menjangkau kurang lebih 500 ribu orang penerima. Kemudian diharapkan, jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai 3 juta orang penerima per hari pada Maret 2025.
Dia mengatakan bahwa ada sekitar 1.332 koperasi yang sudah tercatat dan siap menjadi penyedia bahan makanan bergizi gratis di seluruh Indonesia, menurut data koperasi kami. Namun, data dari Kantor Komunikasi Presiden menunjukkan bahwa baru 140 UMKM yang terlibat dalam program makan bergizi gratis pada hari pertama.
Alhasil, Budi Arie optimistis program ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dia mengklaim dari proyeksi pemerintah bahwa program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,89%.
Anggaran besar, bagaimana pengawasan makan pegangan nuansa kesehatan gratis?
Meski dianggap ambisius, pemerintah memastikan program ini berlangsung secara bertahap. Program makan bersama ini dipasok oleh negara dengan alokasi anggaran yang fantastis, Rp71 triliun untuk tahun 2025, karena bermaksud menjangkau 15 juta penerima dari pelajar PAUD hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta bayi dan balita.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, ketika dilaksanakan secara menyeluruh, program makanan ini akan mengalokasikan Rp400 triliun dalam satu tahun guna membiayai rencana untuk 82,9 juta penerima. Angka ini sepadan dengan anggaran infrastruktur yang ditetapkan dalam APBN 2025.
Meskipun dianggap dapat membawa manfaat besar, program ini juga dihadapkan pada tantangan berupa potensi penyalahgunaan anggaran.
Menurut kelompok Center for Economic and Law Studies (Celios), model sentralistik yang saat ini digunakan pemerintah dalam program tersebut mengalami kerentanan korupsi sebesar 12% per tahun, atau setara dengan Rp8,52 triliun dari total anggaran Rp71 triliun. Kemungkaran ini disebabkan oleh inefisiensi dalam pengadaan, distribusi, serta pengelolaan anggaran.
Dalam model sentralistik ini, pemerintah pusat menggunakan satuan baru bernama SPPG, dan melibatkan banyak lembaga seperti TNI dan BUMN. Dengan demikian, ruang inefisiensi tampaknya terbukanya lebih luas.
Peneliti Celios, Media Wahyudi menyarankan agar perangkat program ini diubah menjadi desentralisasi, dengan menghilangkan peran pusat dan menyerahkan pengelolaan langsung kepada masing-masing sekolah. Model tersebut diprediksi dapat mengurangi potensi korupsi sekitar 2,5% atau sekitar Rp1,77 triliun dari total anggaran.
Di sisi lain, Media Wahyudi juga meminta UMKM dan koperasi warga untuk benar-benar terlibat. “Jika melibatkan konsorsium besar dalam pengadaan bahan baku, dampaknya justru negatif bagi desa-desa. Kami mendorong agar konsorsium besar tidak mengontrol program makan bergizi gratis ini,” kata dia kepada Radio DW Indonesia.
Saya berharap pemerintah dapat menerapkan sistem yang lebih trasparan sehingga tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, segera bisa dicapai. Media Fahmi juga menegaskan perlunya evaluasi dan pemantauan secara berkala seiringnya program ini efektif dan tepat target meskipun dengan anggaran yang terbatas.
Editor: Arti Ekawati
Maaf atas kelalaian, saya kosong.