Direktur Keuangan dan Direktur Operasional PT Riau Petroleum baru telah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Senin (25/05/2026). Hal ini merupakan upaya Plt Gubernur Riau untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah (OPD), menurut Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSi.
Edi Basri SH MSi menyampaikan bahwa penyegaran BUMD tersebut merupakan bagian dari target Plt Gubernur Riau dalam rangka mencapai OPD yang lebih baik. “Jadi penyegaran di lingkungan BUMD ini adalah bagian dari target Plt Gubernur Riau dalam kaitan OPD supaya ada kerja yang melebihi target tercapai kerja-kerja BUMD kita ke depan,” ucapnya pada Senin (25/05/2026).
Politisi Gerindra tersebut berharap kebijakan baru ini dapat membawa perubahan positif ke depan. Dia menekankan pentingnya para pejabat baru bekerja secara maksimal dalam mengelola BUMD karena ini merupakan kebijakan baru.
Edi juga menegaskan bahwa Komisi III akan terus melakukan kontrol, pengawasan, dan akan mengundang para pejabat baru untuk mendengar langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUMD. Hal ini diharapkan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal ke depan.
Saat ditanya mengenai sosok kedua Direktur Riau PT Petroleum, Edi mengaku belum mendalami. Namun, dia berpikir positif bahwa kebijakan baru ini dapat membawa perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah menetapkan Calon Direktur Operasional dan Calon Direktur Keuangan PT Riau Petroleum melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dipimpin Komisaris PT Riau Petroleum M Job Kurniawan di Hotel Novotel Pekanbaru pada Senin (25/5/2026) siang.
Hasil RUPS-LB menetapkan Ganesya Varandra sebagai Direktur Keuangan PT Riau Petroleum, dan Fajar Muhardi sebagai Direktur Operasional PT Riau Petroleum.