Atas tuduhan itu, Netanyahu mengatakan itu pihaknya tidak akan mengadakan rapat kabinet untuk menyepakati isi perjanjian stop sharing hingga pihak mediator menegaskan bahwa Hamas menyetujui semua detail kesepakatan itu.
Pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar dan menunjukkan bahwa Israel mencoba memperlambat pelaksanaan kesepakatan mundur senjata,” kata Abu Zuhri.
Pada Rabu (15/1/2025), Hamas dan Israel, melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, berhasil mengadakan kesepakatan gencatan senjata untuk 42 hari dan menyatakan niatnya untuk menghentikan pertempuran di Jalur Gaza. Agresi Israel ke Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama lebih dari 15 bulan telah menewaskan lebih dari 46 ribu penduduk Palestina serta memicu kekerasan di Lebanon dan Yaman serta saling tembak rudal antara Israel dan Iran.
Menurut kesepakatan itu, tahap pertama perjanjian gencatan senjata akan meliputi pertukaran sebagian tawanan, mundurnya pasukan Israel hingga titik perbatasan di Gaza, dan pemberian bantuan kemanusiaan yang melimpah. Sementara itu, tahap kedua dan ketiga perjanjian gencatan senjata disebut masih belum ditetapkan.
Kesepakatan tersebut juga memberi wewenang kepada negara yang bertanggung jawab mengawal gencatan senjata, yakni Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, untuk mendirikan sebuah pusat koordinasi di Kairo.
