Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, proses hukum terhadap siapa pun harus dihormati sebagai upaya menjaga integritas bangsa. Namun, sebuah pertanyaan besar muncul ketika proses penegakan hukum tersebut mulai menyentuh ambang batas kemanusiaan yang paling privat. Di mana letak adab ketika hak seorang hamba untuk menghadap Tuhannya mulai dibatasi oleh kekakuan prosedur?
Pertanyaan tersebut menjadi sorotan setelah terjadi kasus di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pinang. Seorang terdakwa kasus narkoba, yang juga seorang haji, diminta untuk melepas pakaian ihramnya di persidangan. Tindakan ini menuai kontroversi dan menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Ketua PN Tanjung Pinang, Mulyadi, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan karena pakaian ihram yang dikenakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan aturan persidangan. Namun, hal ini menuai protes dari pengacara terdakwa yang menilai tindakan tersebut tidak menghormati hak asasi manusia.
Pengacara terdakwa, Zulfikar, menyatakan bahwa tindakan meminta terdakwa untuk melepas pakaian ihramnya di persidangan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa terdakwa memiliki hak untuk mempertahankan keyakinannya tanpa harus dibatasi oleh prosedur persidangan.
Kejadian ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa prosedur persidangan seharusnya tidak boleh melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk menjalankan ibadah agama.
Hingga saat ini, kasus tersebut masih terus menjadi perbincangan dan menimbulkan pertanyaan mengenai adab dalam proses hukum. Bagaimana seharusnya penegakan hukum dilakukan tanpa melanggar hak asasi manusia, terutama dalam hal-hal yang bersifat sangat privat seperti ibadah?