Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan bahwa tidak akan ada pemotongan dana desa meskipun Provinsi Riau menghadapi defisit anggaran. Hal ini disampaikannya saat melakukan Safari Ramadan di Masjid Nurul Falah, Sitorajo Kari, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), pada Senin, 17 Maret 2025.
Abdul Wahid menyatakan, “Walaupun saat ini ada defisit, saya tidak akan memotong dana desa. Karena saya tahu bahwa dana desa ini salah satu yang bisa menggerakkan ekonomi di desa-desa dan membantu guru ngaji untuk mendapatkan honor.”
Program dana desa memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan di tingkat desa, termasuk honor bagi guru mengaji yang berperan dalam pendidikan agama bagi anak-anak.
“Saya ingin guru ngaji tetap mendapatkan honor, sebab ini adalah program kami. Kami melihat banyak sekali anak-anak yang perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang keagamaan,” jelas Abdul Wahid.
Selain itu, Gubri Abdul Wahid memastikan program pemberdayaan ibu-ibu PKK tetap berjalan melalui dana desa. Program ini berperan dalam penanganan stunting dan mendukung Posyandu di berbagai desa agar pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak tetap optimal.
“Kami ingin melalui dana desa, kegiatan ibu-ibu PKK tetap berjalan. Kalau tidak ada kegiatan, bagaimana kita bisa mengatasi stunting? Anak-anak di Posyandu tentu membutuhkan anggaran dari dana provinsi yang dialokasikan ke desa-desa,” ungkapnya.
Abdul Wahid menjelaskan bahwa kebijakan keuangan daerah akan difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, perbaikan jalan rusak, dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Intinya, kami tidak akan memotong anggaran dana desa, pendidikan, dan perbaikan jalan rusak karena ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Inilah tantangan yang harus kami selesaikan pada tahun 2025. Jika ada masalah lain, akan kita alokasikan ke anggaran tahun depan,” pungkasnya.