Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Propinsi Riau untuk mempermudah perizinan usaha tanpa birokrasi yang rumit. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang telah memiliki izin. “Saya nanti ingin mengundang banyak investor ke Riau. Tentunya tulang punggungnya adalah Dinas LHK. Jadi saya dari awal ingatkan semua perizinan untuk disederhanakan, tapi pengawasannya diperketat,” ujarnya di ruang rapat DLHK Riau, Rabu (5/3/2025).
Gubri menegaskan bahwa proses perizinan harus fleksibel agar tidak memakan waktu lama bagi pengusaha untuk memulai usaha mereka. Menurutnya, berdasarkan data yang ia lihat, DLHK Riau masih jauh dari proses perizinan yang sederhana. Selain itu, Gubri juga membahas tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi hampir setiap tahun. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengendalian dan penanganan yang terencana dengan baik.
“Pengendalian dan penanganan karhutla tidak terencana dengan baik, ini perlu diperbaiki. Sudah banyak program dan solusi yang diupayakan, tapi belum juga berhasil. Apa masalahnya?” tegas Gubri. Ia melihat DLHK sebagai titik krusial dalam pengendalian lingkungan dan menyatakan bahwa masih banyak masalah yang harus diselesaikan.
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) SF Hariyanto menambahkan, sudah saatnya semua proses perizinan menjadi transparan dan tidak menyulitkan masyarakat. Menurutnya, masalah ini sudah terjadi sejak lama. “Penyakitnya dari dulu ini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Dihilangkanlah. Mari, bekerja dengan baik dan gunakan hati nurani,” ajak Wagubri. Dengan demikian, Gubri dan Wagubri berharap agar DLHK Riau dapat memperbaiki proses perizinan dan pengawasan untuk mendukung pertumbuhan investasi di provinsi Riau.