Gubernur Riau, Abdul Wahid, melanjutkan safari politiknya ke jajaran menteri di Kabinet Merah Putih dengan menyambangi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Dody Haggodo, di Jakarta, pada Kamis (8/5/2025). Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah bupati dan wali kota se-Riau. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama.
Dalam pertemuan tersebut, Wahid menegaskan bahwa infrastruktur bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi tulang punggung dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Menurut Wahid, infrastruktur yang baik harus terintegrasi dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan industri, pertanian, pariwisata, perbatasan, hingga pulau-pulau terluar.
Wahid juga mengungkapkan bahwa kondisi jalan di Riau masih memerlukan perhatian serius. Dari total 2.693,87 km jalan provinsi hingga 2024, hanya 68,01% yang berada dalam kondisi baik, sementara sisanya 31,98% masih rusak. Di tingkat kabupaten dan kota, hanya 47,92% dari total 17.632,37 km jalan yang tergolong baik.
Untuk mencapai 100% jalan dalam kondisi baik di seluruh Riau, diperlukan anggaran sebesar Rp24,7 triliun. Dalam agenda pembangunan 2026, Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan sejumlah proyek strategis di berbagai daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, revitalisasi kota tua, penataan kawasan tepian sungai, dan lain sebagainya.
Di Kota Pekanbaru, proyek yang diajukan antara lain pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur, Jembatan Siak V, revitalisasi Kota Tua Senapelan, dan penataan ulang kawasan tepian Sungai Siak. Sedangkan di Kabupaten Siak, proyek sistem air bersih dan sistem pompa irigasi menjadi prioritas.
Proyek pembangunan juga diajukan di Pelalawan, Dumai, Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, serta wilayah lainnya. Wahid menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna merealisasikan program pembangunan infrastruktur ini.
