Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan pentingnya peran media massa dalam menyampaikan informasi yang benar dan berimbang kepada publik. Hal ini disampaikannya dalam acara Coffee Morning bersama awak media di kediamannya, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Sabtu (17/5/2025). “Opini bisa dibangun, tapi harus berdasarkan fakta. Maka dari itu, diksi yang faktual dapat mencegah informasi yang keliru menjadi bola salju yang membentuk persepsi masyarakat yang tidak tepat,” ujar Wahid.
Gubernur turut menyinggung pemberitaan terkait kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang sempat menghebohkan publik. Ia menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya bersumber dari data audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Saya tidak menutupi bahwa APBD kita dalam kondisi tekor dan ada utang masa lalu yang belum terbayar. Silakan dicek hasil audit BPK kalau tidak percaya,” tegasnya.
Menanggapi tudingan bahwa dirinya sedang “curhat” kepada publik, Wahid menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. “Tidak ada lagi ruang-ruang gelap. Saya butuh kawan media untuk bersama-sama membangun Riau,” tambahnya.
Gubernur juga membantah anggapan bahwa kunjungannya bersama seluruh kepala daerah se-Riau ke Jakarta adalah tindakan “mengemis”. Ia menyebutkan bahwa kehadirannya di ibu kota merupakan bentuk perjuangan menyampaikan aspirasi rakyat Riau secara kolektif ke kementerian terkait. “Saya datang ke Jakarta membawa aspirasi para bupati dan wali kota. Bahkan ada menteri yang mengatakan ini pertama kalinya seorang gubernur membawa seluruh kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi bersama,” jelasnya.
Menurutnya, banyak keluhan yang disampaikan oleh kepala daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan selama sembilan bulan. “Bagaimana kita bisa membangun jika kondisi keuangan daerah seperti ini?” katanya prihatin.
Gubernur Wahid juga memaparkan kondisi keuangan Riau yang jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Ia menjelaskan bahwa penurunan signifikan terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) migas. “Dulu DBH migas kita berasal dari produksi 400 ribu barel per hari, sekarang hanya 140 ribu barel per hari. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor tidak mengalami penurunan,” urainya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Wahid menegaskan pentingnya hilirisasi industri sebagai solusi jangka panjang guna meningkatkan pendapatan daerah. “Saya melihat ke mana Riau akan dibawa, dan saya ingin hilirisasi ini maju,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan soal pembentukan tim percepatan kawasan industri yang bekerja tanpa honor. Ia menilai, isu ini dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. “Saya bekerja untuk Riau. Jika ada yang tidak senang dan mempolitisasi, saya harap kawan media bisa meluruskan fakta yang sebenarnya,” pungkasnya.