Gubernur Riau (Gubri) H. Abdul Wahid menyatakan dukungan penuhnya terhadap keinginan luhur masyarakat Riau untuk mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR). Hal itu disampaikan Gubri Wahid saat menerima kunjungan Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) di Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, pada Senin pagi, 26 Mei 2025.
Gubri Wahid mengatakan, saat ini ia masih menunggu laporan lengkap dari BPP DIR mengenai progres dan langkah-langkah yang telah ditempuh. Ia mengapresiasi kecepatan dan keseriusan tim dalam merealisasikan gagasan tersebut. “Saya melihat bahwa tim perwujudan Daerah Istimewa Riau ini bergerak cepat dan terarah,” tambahnya.
Ketua BPP DIR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, dalam laporannya menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar sejumlah kegiatan, termasuk pembacaan Maklumat Daerah Istimewa Riau di Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei lalu di Balai Adat LAMR. Selain itu, BPP DIR saat ini tengah menyusun naskah akademis yang dipimpin oleh Prof. Dr. Junaidi, M.Hum., serta melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk menjaring dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh daerah.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, juga menyatakan bahwa DIR merupakan hak masyarakat Riau dan harus diperjuangkan bersama. Hal senada disampaikan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), M. Auni Nur, yang menegaskan kesiapan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan dukungan.
Gubri Wahid juga meminta BPP DIR tidak sungkan untuk menyampaikan hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses ini. Ia pun langsung menginstruksikan Asisten I Zulkifli Syukur untuk menjembatani dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap BPP DIR. “Pemprov Riau siap memfasilitasi dan memberikan dukungan administratif maupun politik untuk mewujudkan Riau sebagai daerah istimewa,” tegas Gubri Wahid.
Datuk Seri Taufik juga menyampaikan bahwa pekan lalu pihaknya telah bertemu dengan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. Dalam pertemuan itu, DPRD Riau menyatakan kesiapannya untuk mendorong penuh perjuangan ini di tingkat legislatif. “Ini kesempatan besar. Riau diusulkan jadi daerah istimewa oleh pemerintah pusat. Jangan sampai lengah dan melewatkan peluang ini,” kata Kaderismanto, menanggapi sinyal dari Komisi II DPR RI dan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri yang menyebutkan ada enam provinsi yang diusulkan untuk mendapat status istimewa.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf, Bendahara BPP DIR Datuk M. Fadli, serta sejumlah tokoh masyarakat Riau. Beberapa tokoh yang hadir dan menyampaikan dukungan antara lain Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) K.H. Abdurrahman Qoharudin, Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Masyrul Kasmy, Ketua Ijtihadul Mubalighin Ustaz Ayub Nahar, dan Ketua Muslimat NU Hj. Dinawati.