Khusus beberapa petugas termasuk Dokter Wahyu, Psikiater (Psik) Dr H Sel arrunding mengatakan mahasiswa ini harus tetap diperlukan. Ambang batas parlemen saat ini mencapai 4 persen.
“Harus ada, cukup diatur saja,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di kantor DPP Partai Golkar pada Jumat, 17 Januari 2025.
Tapi juga soal perbaikan sistem politik, termasuk sistem pemilu di dalamnya. ‘Sudah dibentuk tim oleh DPP (untuk kaji sistem politik),’ ujar Doli.
Harapannya penerapan ini tidak hanya berlaku di tingkat legislatif Senayan saja. Mangestri juga ingin diaplikasikan di level daerah, seperti DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar lebih adil.
4 persen suara sah nasional.
.
Yusril berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden 20 persen akan mempengaruhi ketentuan ambang atas parlemen tersebut.
Pada tanggal 2 Januari yang lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang memeriksa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terkait dengan persyaratan ambang batas presiden.
Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua Mahkamah Saldi Isra mengatakan syarat persentase Presidential Threshold apa pun yang ditetapkan adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Menurut Mahkamah, menjaga ketentuan Presidential Threshold hanya akan memberikan dampak minim pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. Bila dibiarkan, kemungkinan sangat besar posisi calon tunggal berpotensi tampil dalam Pilpres.
Oleh sebab itu, kata Saldi, jika hak tersebut terjadi, maka makna hakiki dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 akan hilang atau setidaknya berpolarisasi dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi.
“Agar kekuasaan rakyat diberlakukan dan partisipasinya memenuhi kemajuan demokrasi,” kata Saldi.
Berikut adalah catatan kaki yang membuat kontribusi pada artikel ini:
Pj Gubernur DKI Jakarta Mengeluarkan Peraturan Daerah yang Mengatur Poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)