–
“Biasanya sudah diajukan ke Kantor Pertanahan tapi diajukan lagi,” ujar Nusron saat memberi pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Senin, 6 Januari 2025, menurut keterangan tertulis. “Apa maknanya? Apakah tidak puas dengan jawaban pekerja pertanahan bagian pelayanan pengaduan?”
Oleh karena itu, ia mengingatkan jajarannya untuk melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Semua pengaduan pertanahan, kata Nusron, harus dijawab dengan cara memuaskan dan tidak sembarangan. “Pengaduan harus dijawab. Kalau perlu, datangi rumahnya,” kata Politikus Partai Golkar itu.
Nusron juga meminta agar pengelolaan keluhan pada setiap unit kerja dioptimalkan. Ia berkata, semua lapis jabatan berkewajiban memantau laporan atau keluhan yang masuk di seluruh saluran pengelolaan keluhan dan segera menindaklanjutinya. Menurutnya, pengelolaan keluhan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IPK) dari kinerja unit kerja.
Banyaknya masalah pertanahan di tanah air juga pernah disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Bahkan, AHY mengatakan kasus sengketa tanah tidak pernah selesai. Ia merasakannya ketika menjabat Menteri ATR/Kepala BPN periode Februari hingga Oktober 2024.
Sampai tahun 2024, tercatat ada 5.973 kasus yang berkaitan dengan hukum tanah yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kementerian ATR/BPN. Nusron mengklaim 2.161 kasus telah ditangani. Dari kasus-kasus yang telah selesai, berjumlah 936 sengketa, 32 konflik, dan 1.193 perkara pertanahan.
“Saya menyelesaikan kasus dari konflik individu, konflik dengan korporasi, hingga perkara yang melibatkan negara,” kata Nusron di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024, seperti dikutip dari keterangan resmi.
Tidak ada teks untuk diparafraz.
high intensity conflict
Memiliki Hak atas Tanah yang Sebenarnya melibatkan individu dengan korporasi, korporasi dengan negara, atau antarkorporasi. Seperti misalnya, kasus pengusiran rakyat dari tanah oleh pihak perusahaan atau pemilikan tanah publik oleh pihak swasta.
Terakhir, ada 47 kasusalis masuk 33 alam semesta yang baru ditemukan.
political intensity conflict
Maksudnya, konflik ini tentang tanah mempunyai potensi akan menghasilkan politik, seperti perselisihan tanah masyarakat dengan negara dalam proyek infrastruktur. “Contohnya, dalam pembelian jalan tol,” ujar Nusron.
Nusron berujar, pengelompokan kasus berdasarkan intensitas konflik ditujukan sebagai dasar Kementerian ATR/BPN untuk memformulasikan kebijakan efektif di masa depan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan usaha penyelesaian sengketa tanah dengan tetap memprioritaskan prinsip keadilan dan ketepatan hukum,” ujarnya.
Pilihan Editor:
Inflasi 2024 Adalah yang Terendah sepanjang Sejarah. Apa Ituerti?
