Seorang murid tersebut berpendapat bahwa satu bulan penuh selama Ramadan akan merugikan dia. Dia menyatakan ini terkait dengan rencana cuti sebulan yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
pada Rabu, 15 Januari 2025
Menurutnya, mengejar libur satu bulan penuh tidak mungkin dilakukan tanpa merombak struktur kalender pendidikan. Jika struktur tetap dipaksakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, konsekuensinya akan menimpa pelajar untuk menempuh beban mengejar kemacetan ajaran yang akhirnya akan ditunggak olehnya.
Mulai 28 Februari hingga 30 Maret, kegiatan belajar mengajar hanya akan berlanjut setelah Idul Fitri atau hari raya lebaran pada 9 April 2025, berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya yang biasanya periode 28 Februari hingga 30 Maret merupakan periode ujian akhir semester dan ujian praktik.
“Mereka anggap saja baru masuk tanggal 9 April, apakah siswa segera dapat siap untuk melaksanakan ujian akhir semester?” katanya.
Belum lagi, dia melanjutkan, materi dalam satu semester yang seharusnya diterima secara lengkap oleh peserta didik sebelum menghadapi ujian-ujian tersebut. Jika tetap dipaksakan, kata dia, siswa perlu mengikuti pemadatan pembelajaran yang belum tentu tercapai juga karena akan bertabrakan dengan waktu persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di bulan Juni.
“Baiklah, oleh karena itu ketika itu dicampur dengan situasi seperti itu, yang menjadi korban adalah siswanya. Yang mana target kurikulum yang dilakukan oleh guru tidak tercapai,” ujar Heru.
Heru juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana libur sekolah saat bulan Ramadan. Diaargumentasinya adalah sebagian dari nilai akhir siswa dados tergantung pada prestasi mereka dalam menghadapi ujian semester, yang juga akan mempengaruhi masa depan mereka, uptadi Dengen spesifikasi siswa yang berusia sekolah tinggi barangkali kelas enam SD, kelas empat SMP, dan kelas tiga SMA.
Wacana pelaksanaan libur Ramadan pertama kali bermuncul dari keterangan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i pada akhir tahun lalu. Isu tersebut kini telah mulai memiliki jalan keluar yang jelas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut wacana tersebut sudah mengalami proses musyawarah lintas kementerian, hasilnya telah diperoleh kesepakatan. Kini, masyarakat hanya perlu menunggu lahirnya surat edaran (SE) dari para kementerian yang terkait untuk ditandatangani kemudian diberitahukan.
“Sudah kita bahas malam kemarin di antara kementerian, tetapi nanti pengumumannya akan menunggu adanya SE bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Tunggu sampai surat edarnya keluar, mudah-mudahan segera,” kata Menkesmen Abdul Mu’ti dikutip dari Antara minggu ini.
Golongan Karya (Golkar) terbuka menjalankan negosiasi dengan para pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika dibutuhkan.
