To Lam resmi diangkat menjadi Presiden Vietnam untuk lima tahun ke depan setelah Majelis Nasional Vietnam menyetujui keputusan tersebut pada SELASA pekan lalu (7/4).
To Lam, yang kini memegang dua jabatan tertinggi di Hanoi sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, menciptakan sejarah baru dengan model kepemimpinan yang mirip dengan Tiongkok.
Analisis politik mulai bereaksi terhadap keputusan ini, dengan beberapa mengkhawatirkan akumulasi kekuasaan yang berpotensi membuat negara semakin otoriter.
Di kalangan rakyat Vietnam, pendapat terbagi. Sebagian melihat To Lam sebagai sosok yang bisa memberantas korupsi melalui kampanye “Tungku Membara”, sementara yang lain khawatir akan sempitnya ruang gerak berekspresi.
Pada kuartal I-2026, Vietnam mencatat pertumbuhan PDB sebesar 7,83 persen, tertinggi dalam 16 tahun terakhir, menunjukkan keberhasilan To Lam dalam menggerakkan sektor industri dan konstruksi.
Namun, kekhawatiran juga muncul terkait risiko dari kekuasaan mutlak yang dipegang oleh To Lam, termasuk kekhawatiran investor terhadap favoritisme dan ketatnya pengawasan terhadap rakyat.
Meskipun Vietnam memiliki keunggulan dalam kemudahan berbisnis, Indonesia memiliki pasar yang lebih besar dan potensi sumber daya alam yang kuat.
Tantangan kedepan bagi Vietnam adalah untuk memperluas keberhasilan mereka di sektor high-tech dan energi hijau, serta mengatasi risiko dari kekuasaan yang terlalu konsentrasi di satu tangan.
Dengan To Lam memegang kendali penuh, Vietnam dan tetangga-tetangganya seperti Indonesia harus siap untuk memasuki periode persaingan ekonomi yang semakin ketat.