Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengaku terkejut dengan laporan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mengalami defisit hingga Rp2,4 triliun. Padahal, defisit yang telah disepakati sebelumnya antara DPRD Riau dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya sebesar Rp570 miliar.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyayangkan ketidaksesuaian data yang muncul setelah APBD 2025 disahkan. Menurutnya, meskipun pembahasan anggaran kerap mengalami dinamika perubahan, asumsi pendapatan seharusnya tetap mengacu pada target yang telah ditetapkan. “Kami sangat menyayangkan informasi yang tidak sinkron ini. Seharusnya sejak awal ada transparansi agar kebijakan anggaran bisa disusun dengan baik dan tidak membebani masyarakat,” ujar Kaderismanto, Sabtu (15/2/2025).
DPRD Riau telah mencoba mengklarifikasi kabar tersebut dengan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Jumat (14/2/2025). Dari hasil pembahasan, defisit yang semula dilaporkan sebesar Rp2,21 triliun justru meningkat menjadi Rp2,4 triliun. Bahkan, data yang disampaikan oleh OPD-OPD terkait pun berbeda-beda.
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menyoroti bahwa angka defisit tersebut bukan berasal dari hasil konsultasi resmi antara eksekutif dan legislatif, melainkan dari sumber luar eksekutif. “Defisit Rp2,4 triliun ini akan sangat mengurangi total anggaran APBD dari Rp9,2 triliun menjadi sekitar Rp7 triliun. Sementara belanja rutin untuk gaji pegawai saja mencapai Rp6 triliun,” ungkap Parisman.
Menanggapi kondisi ini, DPRD Riau melalui Badan Anggaran (Banggar) berencana kembali mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk rapat lanjutan pada Senin (17/2/2025).
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa defisit ini bisa berdampak besar pada masyarakat dan menghambat program pembangunan daerah. “Jika kondisi keuangan daerah seperti ini, pemerintahan baru di bawah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Abdul Wahid-SF Hariyanto, akan menghadapi tantangan besar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan APBD perubahan,” pungkasnya.