Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, meminta Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur (Wagub) Riau SF Hariyanto untuk menghentikan polemik seputar defisit anggaran yang kian memanas di ruang publik. Perbedaan data yang disampaikan kedua pihak dianggap hanya memperkeruh suasana di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil.
Gubernur Riau sebelumnya menyebut defisit mencapai Rp3,5 triliun dan keadaan ini membuatnya pusing tujuh keliling. Dari angka tersebut, terdapat biaya tunda bayar sebesar Rp2,2 triliun. “Ini mau kita nol-kan pun seluruh kegiatan, masih tidak cukup menutupi. Mau saya cari kemana uangnya ini?” ujar Abdul Wahid saat rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda beberapa waktu lalu.
Namun selang beberapa hari sejak pernyataan Gubernur itu, wakilnya justru menyatakan angka defisit hanya sekitar Rp130 miliar. Pernyataan Wagub itu kemudian ditanggapi oleh Pj Sekda Riau, Taufik OH, yang menegaskan angka defisit sesuai versi Gubernur.
Menurut Budiman, perdebatan yang terus bergulir di media tidak menyelesaikan masalah. Ia menilai sebaiknya semua pihak fokus mencari solusi dan merumuskan langkah perbaikan ke depan.
“Pemetaan efisiensi sudah dilakukan oleh TAPD. Yang terjadi biarlah berlalu, yang penting kita benahi di APBD Perubahan,” ujar Budiman, Selasa (25/3/2025).
Ia berharap, dalam perubahan anggaran mendatang, ada langkah antisipasi agar defisit tidak kembali terjadi. Budiman juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian tunda bayar.
“Dari laporan Banggar, total defisit yang terinventarisasi sekitar Rp2,2 triliun. Kami sudah minta masing-masing OPD segera mendata kewajiban yang belum dibayar,” katanya.
Budiman menegaskan agar pemerintah daerah segera membayar tunggakan, terutama yang menyangkut hak-hak kontraktor, pegawai, serta dana bantuan operasional sekolah (BOS).
“Kasihan mereka, para pegawai, sekolah dan kontraktor itu. Kita semua berharap masalah ini cepat selesai agar tidak mengganggu pelayanan dan pembangunan,” tutupnya.