Banjir tahunan yang terjadi di wilayah hilir Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, terus menjadi masalah serius bagi masyarakat setempat. Meskipun bencana ini merupakan hal yang terjadi setiap tahun, langkah konkret untuk pencegahan dan penanganannya hingga kini belum ditemukan. Abdullah, anggota DPRD Riau dari Dapil Pelalawan-Siak, menyatakan keprihatinannya atas kondisi masyarakat yang terus menjadi korban banjir tanpa adanya solusi yang jelas dan jangka panjang.
Menurut Abdullah, setiap tahun masyarakat di hilir Sungai Kampar selalu menghadapi banjir yang mengganggu sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan aktivitas lainnya. Dia juga menegaskan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan PLN sebagai pengelola PLTA Koto Panjang terhadap masalah ini. Pada Kamis (6/2/2025), Abdullah menyampaikan, “Tanaman palawija yang mereka tanam selalu tenggelam. Pemerintah dan PLN sebagai pengelola PLTA Koto Panjang harus memberikan perhatian lebih.”
Ketua DPD PKS Pelalawan, Abdullah, menekankan pentingnya upaya mitigasi bencana yang melibatkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pusat, dan PLN. Dia juga menambahkan bahwa edukasi bagi masyarakat perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kerugian akibat banjir. Abdullah menegaskan, “Kita harus mampu beradaptasi dengan alam, namun bukan berarti menyerah begitu saja. Harus ada program mitigasi yang mendukung masyarakat baik sebelum maupun setelah bencana, agar mereka tidak selalu terkejut dengan banjir yang datang secara tiba-tiba.”
Abdullah juga mengusulkan agar program mitigasi bencana dimasukkan dalam anggaran APBD dan didukung oleh PLN melalui dana CSR atau skema lainnya. Menurutnya, karena banjir merupakan kejadian rutin setiap tahun, program ini seharusnya menjadi bagian dari anggaran tetap masing-masing instansi. Jika dalam setahun tidak terjadi bencana, anggaran tersebut bisa dikembalikan ke negara. Abdullah berharap adanya langkah konkret dan kerja sama yang kuat dalam penanganan masalah banjir ini demi kesejahteraan masyarakat setempat.