DPRD Riau Pertanyakan Progres Tim Optimalisasi PAD dan Penanganan LGBT
Pekanbaru – Ketua Pansus Optimalisasi PAD DPRD Riau, Abdullah, mempertanyakan progres tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibentuk Provinsi Riau. Hal ini dilakukan agar kejadian di tahun 2025 tidak terulang pada tahun 2026 ini.
Abdullah menyoroti peningkatan jumlah LGBT di Provinsi Riau dan berharap agar hal ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau untuk mengantisipasi peningkatan kasus HIV, AIDS, dan LGBT di daerah tersebut.
Saat rapat paripurna pada Senin (09/03/2026), Abdullah menyampaikan pertanyaannya terkait progres tim Optimalisasi PAD dan penanganan LGBT di Provinsi Riau. Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, mempersilahkan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, untuk memberikan jawaban terkait hal tersebut.
Syahrial Abdi menjawab pertanyaan dari anggota DPRD Riau terkait optimalisasi PAD dan penanganan LGBT. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah mencatat masukan dari anggota DPRD terkait hal tersebut.
Syahrial juga menjelaskan terkait pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, di mana telah dilakukan pembagian tugas di 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) jalan, termasuk di wilayah kota Pekanbaru. Selain itu, ia juga membahas kecelakaan di flyover dan langkah-langkah yang akan diambil terkait hal tersebut.
Terkait pembayaran tenaga ahli, Syahrial menyatakan bahwa secara teknis proses administrasi pembayaran sudah berjalan dan diharapkan dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga menyerahkan kehadiran anggota DPRD Riau kepada pimpinan rapat.
Syahrial Abdi menanggapi pertanyaan Abdullah terkait optimalisasi PAD dan penanganan LGBT. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja keras untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah-langkah konkret telah dilakukan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran terkait pajak dan air permukaan.
Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi di Riau, pihak terkait terus melakukan kajian dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Syahrial mengapresiasi kerjasama dan dukungan dari anggota DPRD Riau dalam upaya meningkatkan PAD dan menangani permasalahan LGBT di Provinsi Riau.