Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Tekad Indra Pradana Abidin, menyarankan Pemko Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru untuk menerapkan skala sistem teknologi guna mengatasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dianggap sangat efektif dalam menghitung potensi PAD seperti yang telah dilakukan di beberapa kota lain di Indonesia.
Menurut Tekad, beberapa daerah sudah menggunakan satelit untuk menghitung potensi PBB dan tidak lagi menggunakan cara konvensional. Selain menghitung potensi dengan teknologi, pengumpulan retribusi juga sudah menggunakan sistem digitalisasi.
Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah-langkah Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan PAD di Kota Pekanbaru. Dalam mendukung langkah-langkah yang kongkrit dan efektif, kemajuan teknologi sangat diperlukan.
“Dengan sistem teknologi tersebut, tidak ada wajib pajak self assesmen. Retribusi dihitung berdasarkan realtime per detik yang langsung terkoneksi kepada OPD terkait. Dengan optimalnya PAD yang terserap, pelayanan masyarakat di Kota Pekanbaru akan terpenuhi,” jelas Tekad.
Sebelumnya, Pemko Pekanbaru melalui Bapenda telah melakukan penyegelan terhadap 30 titik Wajib Pajak (WP) pelaku usaha yang tersebar di tiga pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Selain menunggak pajak, temuan lain adalah adanya dugaan manipulasi laporan pajak dan ketidaklaporan omzet secara realtime.
Melalui langkah-langkah seperti ini, diharapkan kebocoran PAD dapat diminimalisir dan pendapatan daerah dapat dioptimalkan. Implementasi teknologi juga dianggap penting untuk memastikan keadilan dalam penghitungan pajak dan retribusi.
Dengan adanya dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan, diharapkan Pemko Pekanbaru dapat terus melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pekanbaru secara keseluruhan.