Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dianggap krusial, terutama di tengah tantangan defisit anggaran dan penundaan pembayaran (tunda bayar) yang tercantum dalam APBD 2024.
Abdullah menegaskan, Pemprov Riau tidak boleh terus bergantung pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, indikator keuangan yang sehat adalah besarnya pendapatan dari sektor non-TKD, terutama yang berasal dari BUMD.
Ia menyebutkan bahwa Riau memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. “Riau ini negeri dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. BUMD harus memanfaatkan potensi ini dengan ekspansi bisnis yang maksimal, sehingga kita bisa mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan pusat,” tegas politisi PKS tersebut.
Abdullah, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau, mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima masukan dari masyarakat terkait pentingnya kontribusi nyata BUMD bagi pembangunan daerah. Ia percaya bahwa BUMD memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak utama PAD, asalkan dikelola dengan baik dan terus berinovasi.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kinerja BUMD, Abdullah mengusulkan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan profesionalisme manajemen, diversifikasi usaha, dan pengembangan sektor-sektor unggulan yang relevan dengan potensi lokal. Menurutnya, dengan pengelolaan yang tepat, BUMD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Riau.
“Top manajemen harus berorientasi pada hasil dan bersikap proaktif dalam mencari peluang bisnis. Jangan hanya menunggu arahan dari pemerintah, tetapi harus menjadi pionir dalam pengembangan usaha,” tutup Abdullah.