Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI kembali menyoroti konflik agraria di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu (Inhu) dalam pertemuan dengan masyarakat di Riau. Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, memimpin forum tersebut yang juga dihadiri oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan terkait.
Kunjungan kerja BAM DPR RI bertujuan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan warga. Adian menegaskan bahwa konflik agraria tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan hukum, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, dan keadilan masyarakat.
Menurut Adian, penyelesaian konflik agraria memerlukan perhatian serius karena dampaknya sangat luas bagi masyarakat. Dia juga menyatakan bahwa penyelesaian tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak dan keterbukaan data.
Dalam forum tersebut, masyarakat dari Kampar dan Inhu menyampaikan keluhan terkait sengketa lahan dengan perusahaan serta masalah legalitas tanah yang belum terselesaikan. Mereka mengharapkan kepastian hukum dan perlindungan atas hak pengelolaan lahan yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik forum tersebut sebagai ruang dialog untuk menyamakan pemahaman dan merumuskan langkah penyelesaian yang lebih terarah. Dia menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara berjenjang dan menjaga situasi tetap kondusif.
Hariyanto juga mengajak semua pihak untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin tanpa memperkeruh keadaan. Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta solusi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik agraria di Riau.