Disdik Riau Ungkap Rencana Pengangkatan Guru Sekolah Rakyat Jadi PNS
PEKANBARU | SERANTAUMEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan angin segar bagi para guru yang mengajar di Sekolah Rakyat. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, Erisman Yahya, mengungkapkan bahwa para pendidik di lembaga tersebut rencananya akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Sesuai yang disampaikan Pak Gubernur, Sekolah Rakyat sementara akan ditempatkan di Asrama Haji. Namun kita tetap mengajukan proposal ke pusat untuk tanah yang kita siapkan di Pasir Putih untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang baru. Dan rencananya, guru yang mengajar di Sekolah Rakyat nanti akan diangkat menjadi PNS Kementerian Sosial,” ujar Erisman, Jumat (2/5/2025).
Kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program Sekolah Rakyat akan dijalankan di setiap kabupaten/kota di Indonesia dengan rekrutmen guru yang difasilitasi langsung oleh Kementerian Sosial, sementara Kementerian Pendidikan berperan sebagai pendukung teknis.
“Program ini menjadi bentuk komitmen nyata negara untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” tambahnya.
Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Erisman menekankan pentingnya komitmen semua pihak untuk memperbaiki potret pendidikan di tanah air.
“Di Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 ini, kita berharap semakin kuat komitmen kita untuk memperbaiki potret pendidikan di Indonesia,” ucapnya.
Erisman juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun sejak lima tahun terakhir. Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk menekan angka putus sekolah.
“Alhamdulillah, Provinsi Riau sudah lebih kurang lima tahun menjalankan wajib belajar 12 tahun. Dan belum semua provinsi bisa melaksanakan ini. Harapan kita, ke depan angka anak putus sekolah akan semakin kecil,” ungkapnya.
Selain mengandalkan sekolah negeri, Disdik Riau juga menggandeng sekolah swasta dalam memperluas akses pendidikan. Pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi untuk menutupi biaya pendidikan di SMA dan SMK swasta.
“Untuk mengurangi angka putus sekolah, kita juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta dengan menyalurkan BOSDA Afirmasi. Inilah upaya kita untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar di SMA dan SMK swasta secara gratis,” jelasnya.
Menyambut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tahun 2025, Erisman menyebutkan bahwa daya tampung sekolah sebenarnya mencukupi. Namun, persepsi masyarakat yang menganggap sekolah negeri sebagai satu-satunya pilihan menjadi tantangan tersendiri.
“Sebenarnya SPMB ini tidak ada persoalan. Daya tampung itu surplus, tapi persoalannya semua anak ingin masuk ke sekolah negeri,” ungkapnya.
Erisman menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh status sekolah—negeri atau swasta—melainkan dari semangat dan niat belajar siswa itu sendiri.
“Perlu diingat, yang terpenting itu sebenarnya bukan di mana sekolah, tapi bagaimana ia betul-betul punya niat yang baik, punya komitmen tinggi untuk belajar yang tekun. Jadi jangan berpikir kita akan hebat hanya jika sekolah di negeri. Di swasta pun kita bisa hebat,” pungkasnya.