Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain, kepada pengembang-pengembang swasta untuk dioperasikan. Komentar ini juga mencoba menanggapi kekhawatiran bahwa pemerintahannya sedang menghentikan pembangunan banyak proyek infrastruktur.
“Saya ingin memberikan peran lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menutup proyek-proyek infrastruktur, tidak benar. Saya tidak menutup, saya mengubah. Infrastruktur akan mayoritas saya serahkan kepada swasta untuk dibangun,” kata Prabowo dalam acara Penutupan Munas Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya, pengembang swasta lebih berpengalaman dalam membangun proyek-proyek infrastruktur besar dibandingkan pemerintah melalui perusahaan negara yang dibentuk (BUMN Karya). Selain itu, swasta sebagai kontraktor proyek infrastruktur juga dinilai lebih efisien dan maju dalam hal inovasi.
Oleh karena itu, dari sekarang, proyek-proyek pembangunan akan mulai ditawarkan kepada swasta dengan beberapa skema, salah satunya adalah Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan begitu, pembangunan tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya tidak pernah berkali-kali mengatakan bahwa hal-hal utama dan inti yang berkaitan dengan perlindungan rakyat dan lain-lain sepenuhnya harus ditinggalkan di tangan pemerintah. Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta, biarkan saja mereka yang melakukan,” kata Prabowo dengan tegas.
Pimpinan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyambut baik rencana pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak proyek infrastruktur kepada swasta. Sebab dengan itu, kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional akan semakin meningkat.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa penerapan langkah itu butuh perencanaan dan perhitungan yang matang. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga membutuhkan pengelolaan yang baik.
“Kami memahami untuk menerima permintaan Presiden tersebut, membutuhkan analisis yang matang dan pengelolaan yang baik. Kami setuju, ada banyak pengusaha di berbagai jenis usaha, baik besar, menengah, atau kecil. Kami percaya Kadin bisa berkontribusi dengan pemerintah dalam berbagai program tersebut,” kata Anindya kepada media setelah Musyawarah Nasional Konsolidasi Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Selain KaBin, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) juga mendukung langkah peningkatan partisipasi swasta dalam projek-projek infrastruktur nasional.” Tak hanya akan membuat pengusaha mendapatkan kesempatan yang baik saja, partisipasi swasta dianggap dapat memberikan dampak ganda yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Semoga diskusi ini akan mendorong kontraktor swasta untuk kembali bangkit dan berkontribusi besar bagi ekonomi negara ini,” ujar Sekjen Gapensi, La Ode Saiful Akbar, dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (17/01/2025).
Selain itu, partisipasi swasta juga dinilai akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi kontraktor swasta. Ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan keuangan yang terlalu tebal antara kontraktor swasta dan BUMN Karya.
Apalagi, selama ini pengendalian BUMN Karya atas proyek infrastruktur pemerintah telah banyak membunuh usaha wisata kontraktor swasta.
Sudah waktunya pemerintah melibatkan kontraktor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur penting agar mempercepat pembangunan ekonomi.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya, ada dua kelompok infrastruktur. Pertama, infrastruktur untuk pengembangan wilayah yang mungkin perlu dibangun meskipun jarang siap secara ekonomi. Kedua, infrastruktur yang sudah sangat siap secara bisnis dan mempunyai potensi laba tinggi sebagai pengembalian investasi.
Dari kedua jenis itu, infrastruktur untuk pengembangan wilayah harus pasti dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN Karya. Dengan dana yang sepenuhnya berasal dari APBN, pengembangan wilayah juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
, Jumat (17/1/2025).
Lembaga swasta baru dapat dimasukkan dalam proyek-proyek infrastruktur yang memiliki potensi untung besar. Karena, bagaimanapun lembaga swasta perlu mencapai laba yang memadai dalam pembangunan yang dilaksanakannya.
Semakin berkembang infrastruktur itu, makin banyak perusahaan swasta yang mau mencoba berinvestasi. Misalnya, jalan tol di tempat yang sering terjadi kemacetan.
Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur harus terus berlanjut dengan dukungan dari pemerintah. Selain itu, semua proyek infrastruktur biasanya berasal dari pemerintah dan persetujuannya pun harus melewati pemerintah. Di sisi lain, swasta hanya bisa SJ angusulkan.
“Jika sepenuhnya diserahkan pada swasta, khawatirnya akan menjadi lambat. [Dengan pendanaan terbatas] dikhawatirkan hanya infrastruktur yang memiliki nilai ekonomis saja yang akan dibangun. Ketika itu akan berkonsentrasi pada kota-kota besar saja,” tegasnya.
Sementara itu, Yayat Supriyatna, seorang ahli tata ruang dari Universitas Trisakti, tidak terkejut jika pemerintah memutuskan untuk menyerahkan proyek infrastruktur kepada swasta. Jika pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di masa depan lima tahun, daerah mereka fokus pada pengentasan kemiskinan, pangan yang bebas, kemandirian energi, serta memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan berbagai kegiatan yang melelahkan APBN tersebut, penglibatan swasta menjadi jalan tengah agar pengembangan infrastruktur tetap berjalan dan anggaran negara tidak semakin mahal.
, Jumat (17/1/2025).
Dalam hal ini, infrastruktur belum menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia merata ke daerah. Hal ini terlihat dari masih adanya 6.100 desa tertinggal dan 4.363 desa sangat tertinggal pada tahun 2024.
“Waktu itu tidak seperti apa yang diharapkan, misalnya pembangunan Jalan Tol Sumatra itu bagus, pembangunan banyak bandara dan pelabuhan. Tapi, bagaimana cara mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dengan perkembangan wilayah dan ekonomi itu belum banyak berkembang,” kata Yayat.
Seperti Bambang, Yayat juga berpendapat bahwa dalam hal pembangunan infrastruktur, pengembang swasta akan terutama memperhitungkan keuntungan bisnis dari pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah pun jangan menyalahkan swasta bila pada akhirnya pembangunan fokus diarahkan pada daerah-daerah yang menjadipusat ekonomi seperti Pulau Jawa.
Selain itu, pembangungan untuk mendukung program hilirisasi juga akan sangat masif dilakukan oleh swasta ke depan. Karena, pemerintah saat ini tengah giat mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dari berbagai jenis komoditas.
“Jadi, ada yang tidak ada di dalam program, tetapi kalau swasta mau melakukannya, mau-mau,” jelas Yayat.
Dengan pengalaman dan inovasi perusahaan kontraktor pribadi, dia percaya bahwa infrastruktur yang dibangun akan lebih baik dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini misalnya tampak dalam pembangunan Bandara Kediri oleh anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk.
Tak hanya membuka dan mengoperasikan bandara, Gudang Garam bahkan melibatkan beberapa maskapai penerbangan untuk meningkatkan kesibukan di bandara itu, seperti Citilink, Super Air Jet, Lion Air, dan Batik Air.
Kemudian, dia bekerja sama dengan Lion Air secara bisnis-ke-bisnis (B2B). Jadi, sama sekali tidak mengganggu anak perceraian negeri,” tambahnya.
Pembangunan infrastruktur oleh swasta diprediksi akan difokuskan di Jawa dan pusat-pusat ekonomi lainnya. Ini memang sudah wajar mengingat pengembang swasta lebih fokus pada.UIntovoltaensi profitabilitas.
Meski begitu, untuk memastikan pembangunan ke seluruh pelosok negeri, Yayat menyarankan agar pembangunan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan kawasan, terutama di wilayah timur Indonesia dan daerah-daerah lainnya yang tertinggal.
Misalnya, ketika program sawah di Merauke selesai dikerjakan, pemerintah dapat membangun infrastruktur pelengkap di sekitarnya. Dengan begitu, secara lambat laun daerah lingkungan Merauke pun dapat ikut berkembang.
“Coba masuk ke pelabuhan yang terutama untuk makanan. Kemudian lepaskan Anda,” ucaplah bekas petugas.
Kepala Divisi Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi, menilai bahwa pembangunan infrastruktur akan lebih efisien dan produktif apabila mekanisme pasar persaingan usaha berjalan dengan baik.
Maka, pemerintah perlu menjamin bahwa proses lelang proyek dan persaingan usaha berlangsung transparan, bebas dari kolusi, kartel, dan praktik tidak seimbang lainnya.
, Jumat (17/1/2025).
Hal itu harus ditambahkan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk bersih, bekerja profesional dan bebas kepentingan mereka.
“Di satu sisi, perusahaan BUMN Karya mungkin bisa lebih berfokus pada proyek infrastruktur yang tidak diminati oleh swasta, proyek rintisan, dan organisasi yang tidak bermaksud keuntungan,” kata Ernan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berpendapat bahwa kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara Karya dan swasta merupakan hal yang penting dan seharusnya saling melengkapi dalam memacu pembangunan infrastuktur nasional.
Apalagi, proyek-proyek infrastruktur memerlukan biaya besar yang akan lebih ringan jika ada kerja sama antara BUMN Karya dan swasta. Namun demikian, harus ada pembagian yang jelas terkait proyek infrastruktur apa yang dapat dilakukan oleh swasta dan mana yang dapat dilakukan oleh BUMN Karya.
“Tentu saja kita ingin memiliki infrastruktur besar dengan dana besar juga. Bukan infrastruktur yang baik tapi tidak terbangun sebagaimana yang diharapkan,” jelas AHY setelah Natal Bersama Kemenko Infra di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Keempat, pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Dengan begitu, proyek-proyek dapat berjalan dengan efektif dan anggaran yang hemat.
“Pendekatan ini memang harus menyeluruh dan terintegrasi. Karena kalau tidak bisa terintegrasi, infrastruktur yang besar tersebut akan menghadapi masalah dalam penganggaran, sehingga tidak akan optimal,” kata dia.
