Antara : Menteri Pakar Absen FP Nomor 13/2024 dan Mendagri dijadwalkan untuk dibicarakan di Komisi III DPR pada Rabu ke depan.
.
“Di sini kita penegasannya adalah program digitalisasi karena itu yang akan membantu meningkatkan administrasi pajak serta mengurangi penghindaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan sebelum kita membicarakan perubahan-perubahan kebijakan,” ucapnya kepada wartawan.
Untuk melayani administrasi perpajakan dengan cara digital.
Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).
:
” Data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID siapa yang membayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profil wajib pajak itu sehingga memperbaiki pengumpulan pajaknya,” lanjutnya.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Ke-8 RI telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal implementasi tiga point penting transformasi digital.
,” imbuhnya.
Sementara itu, MenPANRB Rini juga menyatakan siap melaksanakan transformasi digital bersama beberapa kementerian dalam negeri.
Dalam melakukan transformasi ini, Rini mengatakan bahwa ada beberapa aspek penting yang harus mendapat perhatian, salah satunya adalah infrastruktur publik digital, atau yang biasa disebut digital public infrastructure (DPI).
“Mudah-mudahan dengan dasar ini nanti transformasi digital yang kita bisa menolong kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.
