Pemanfaatan data statistik yang valid dan mutakhir menjadi fokus utama Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfotik Provinsi Riau, Tengku Indryani Novitalia, dalam acara peluncuran resmi data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Jumat (25/7/2025). Meskipun Riau memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar, tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian utama.
Menurut Indryani, data yang dirilis oleh BPS setiap bulan bukan hanya formalitas, melainkan harus dimanfaatkan secara langsung oleh para pengambil keputusan. Kehadiran pejabat dan pemangku kepentingan pada acara peluncuran data BPS dianggap sangat penting untuk segera menindaklanjuti informasi yang disampaikan.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Riau menyampaikan dua indikator penting, yakni data Kemiskinan dan Indeks Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Riau untuk periode Maret 2025. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas program pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan kesejahteraan antarwarga.
Pemprov Riau telah mengimplementasikan sejumlah inisiatif nyata untuk menekan angka kemiskinan, seperti pengucuran anggaran untuk bantuan sosial, program penguatan kapasitas masyarakat, dan pembangunan rumah layak huni melalui dana bantuan khusus. Bantuan tersebut ditujukan kepada masyarakat dalam kategori miskin ekstrem, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan barang.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui penguatan kelompok usaha bersama (KUBE) serta kemitraan lintas sektor dengan pihak swasta dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting untuk membangun pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih menyeluruh.
Indryani berharap angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Riau dapat terus ditekan, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Acara peluncuran data BPS ini menjadi bukti kolaborasi erat antara penyedia data dan para pengambil kebijakan, dalam rangka menciptakan kebijakan berbasis fakta yang berfokus pada kesejahteraan rakyat.