Mahkamah Konstitusi Membatalkan Frasa “Ditunjuk dan atau” dalam Undang-Undang Kehutanan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum Tanah Adat
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materiil terkait status kawasan hutan, khususnya frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1…