Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Profesor Satryo Brodjonegoro menjawab soal isu bahwa alumni penerima beasiswa LPDP tidak wajib pulang. Mantan Menteri Komaruddin Tangsel menjelaskan, Alumni LPDP masih tetap harus kembali ke…
Category: government
Kebijakan Baru DJP: Kelebihan PPN 12 Persen Bisa Dikembalikan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan pedoman teknis terkini tentang pembuatan bukti tagihan pajak (faktur pajak) untuk pajak nilai tambah (PPN). Aturan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor…
Wacana Ujian Nasional Diberlakukan Lagi,Perhimpunan Pendidik dan Guru Tolak Jika jadi Syarat Lulus
Menluhartonomendidik.htm menjelaskan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan mengenai kembalinya Ujian Nasional (UN). Dia mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih melakukan kajian terhadap penerapan kembali Ujian Nasional. Saat ini Kementerian Pendidikan…
Ada 2 Libur Panjang, Berikut Daftar Tanggal Merah dan Cuti Bersama Januari 2025
2025. Penetapan itu dicantumkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024…
Layanan BisKita di Kota Bogor Disetop, Bima Arya Turun Tangan Agar Dilanjutkan
Saya telepon langsung Wakil Menhub dan beliau menyampaikan bahwa proses dilanjutkan. Kemarin tadi sempat ada keputusan untuk tidak melanjutkan, tetapi harus ada penyesuaian anggaran dan semoga tidak lama lagi,” kata Bima setelah…
Bengkulu Tengah Bangun RSUD Rp 150 Miliar dan Rumah Rakyat Miskin
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengunjungi Kabupaten Bengkulu Tengah pada bulan Januari 2024. Kunjungan ini akan mencakup sejumlah kegiatan utama. “Awalnya, tanggal 15 Januari 2024, presiden direncanakan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten…
Barang Mewah yang Terkena PPN 12% Mulai 1 Januari 2025
Pemerintah masih menjalankan kebijakan penyesuaian tarif pajak penambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Namun, kenaikan tarif PPh 12% ini hanya berlaku untuk jasa dan barang mewah…
Setelah MK Hapus Ambang Batas Presiden, DPR akan Lakukan Ini untuk Revisi UU Pemilu
. . Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui gugatan penghapusan ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, DPR harus mengubah kembali Undang-Undang Pemilu. Hal ini dilakukan…
MK Resmi Wajibkan Pendidikan Agama di Sekolah, Mendikdasmen Semringah
di sekolah-sekolah. Keputusan MK itu diterima dengan positif oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). “Kemenko Pendidikan, olahraga dan kebudayaan menyambut baik dan bersiap melaksanakan putusan MK tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi sangat…
Program Andalan Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis Dimulai,Ini Daftar 190 Titik Pembagian
Hari Senin (6/1/2025), untuk warga Indonesia menjadi hari yang sangat bersejarah, karena mereka akan menikmati makanan bergizi gratis (Makan Bergizi Gratis atau MBG). Program yang disokong oleh Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan…