Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, mengkritik pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan distribusi program pembangunan nasional yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, khususnya di Provinsi Riau. Kritik tajam tersebut disampaikannya saat audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Jakarta, pada Rabu (21/5/2025).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Bupati Herman menggambarkan kondisi kontras antara kekayaan alam Riau yang melimpah dengan realitas hidup masyarakatnya yang masih terpuruk. Menyoroti berbagai persoalan teknis dan struktural yang menyulitkan pembangunan di daerah, termasuk distribusi pupuk bersubsidi, lahan pertanian, tata niaga kelapa, dan sawit.
Bupati Herman menyoroti distribusi pupuk bersubsidi yang tidak sampai ke tangan petani di Kabupaten Inhil. Menurutnya, program yang seharusnya meringankan beban petani justru menjadi beban tambahan karena tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya distribusi.
Untuk komoditas padi, pupuk nyaris tidak tersedia, padahal sekitar 30 persen lahan pertanian di Riau berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Herman juga mengangkat persoalan kelapa sawit yang belum dioptimalkan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
Herman mengkritik keras sistem tata niaga yang tidak adil dan mendesak agar isu kuota ekspor kelapa dibahas secara terbuka dan inklusif. Ia juga menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menjadi kambing hitam, tetapi definisi pembangunan yang mensejahterakan rakyat harus menjadi prioritas.
Menanggapi kritik Bupati Herman, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan akan mengirim tim Satgas Hilirisasi Kelapa ke Inhil pada Jumat mendatang guna melihat langsung kondisi di lapangan. Pambudy juga menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membenahi tata kelola komoditas unggulan.