Bupati Siak, Afni Zulkifli, membuka Dialog Multipihak dan FGD Identifikasi Peran, Risiko Sosial, serta Mekanisme Tata Kelola dalam pelaksanaan GREEN-RIAU, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, pada Rabu (26/2/2026). Forum ini melibatkan masyarakat adat, kelompok perhutanan sosial, komunitas lokal, hingga mitra pembangunan untuk memperkuat pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan iklim daerah.
Afni menegaskan, komitmen lingkungan telah menjadi bagian dari visi pembangunan Kabupaten Siak yang menekankan daya saing berbasis ekologi dan berkarakter budaya Melayu. Ia juga mengingat pengalamannya mengikuti forum perubahan iklim dunia seperti COP di Norwegia, Mesir, dan Dubai, yang membahas komitmen Indonesia dalam memenuhi target Nationally Determined Contributions (NDC).
Menurut Afni, salah satu kontribusi terbesar Indonesia dalam NDC berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui skema FOLU Net Sink. Namun ia mengingatkan, implementasinya harus mempertimbangkan kondisi riil daerah seperti Siak yang berada di dalam dan sekitar kawasan konsesi HTI dan HGU. “FOLU Net Sink bukan berarti menghentikan seluruh aktivitas, tetapi bagaimana kita memastikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian,” ujarnya.
Afni juga menyoroti kondisi masyarakat adat di wilayah Sungai Apit, Sakai, Kandis, dan Minas yang sebagian kehilangan tanah adat akibat konsesi. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka tetap menjaga alam dengan prinsip kearifan lokal. “Mereka mengambil secukupnya dan menyisakan untuk alam. Itulah keseimbangan yang harus kita jaga,” ungkapnya.
Berbagai langkah konkret telah dilakukan Pemkab Siak, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, restorasi lahan kritis, pengelolaan sampah, hingga perlindungan kawasan pesisir. Siak juga memiliki kawasan strategis seperti cagar biosfer, Taman Nasional Zamrud, dan Tahura Minas yang menjadi bagian penting dalam upaya konservasi.
Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme Indonesia, Bambang Arifatmi, menjelaskan bahwa Green for Riau merupakan inisiatif pengelolaan iklim berbasis hutan dan lahan yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan pentahelix—kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media—agar pembangunan hijau berjalan transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui dialog ini, Pemkab Siak berharap tata kelola hutan semakin kuat, peran masyarakat adat semakin jelas, dan inisiatif GREEN-RIAU benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.