Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aris Marsudiyanto, menyatakan bahwa BPPIK akan segera mengevaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pada salah satu program tersebut yakni program makanan bergizi gratis (MBG).
Ia mengakatakan bahwa pemerintah akan memperbaiki pelaksanaan program pemerintah, termasuk program perlindungan sosial (MBG). Ini diucapkannya Aris setelah menghadiri rapat terbatas dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).
“Akan semua di sana [MBG], prinsipnya kita memperbaiki semuanya, kita evaluasi,” kata Aris usai diberi pertanyaan tentang pelaksanaan program MBG yang telah dimulai sejak Senin lalu.
Aris menyampaikan bahwa BPPIK secara teratur melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja berbagai kementerian dan lembaga.
“Ah, saya telah mengunjungi semua kementerian ya. Jadi, kita harus melakukan kerjaan untuk menyelesaikan masalah”, kata figur ini yang juga anggota Partai Gerindra.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 159 Tahun 2024, Badan Pembinaan dan Pengembangan Perencanaan dan Kelembagaan (BPPIK) berada di bawah tanggung jawab paling tinggi Presidendigunakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, pemantauan, serta penelisusian kegiatan pembangunan yang berada di pelaksanaan langsung pemerintah yang bertanggung jawab ke Presiden.
Salah satu program yang dipantau oleh BPPIK adalah MBG, program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program MBG menjadi perhatian khusus dengan alasan karena program flagship pemerintahan Prabowo-Gibran ini membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, Total anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini mencapai 420 triliun rupiah.
“Jika [anggaran] sudah penuh, dari Januari hingga Desember 2025, ballparknya sekitar Rp420 triliun lebih, bayangkan, pak, belanja makan Rp420 triliun,” ucap Zulkifli Hasan dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) terbatas bidang pangan, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (7/1/2025).
