Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan atas pelanggaran kepabeanan dan cukai dilaksanakan pada Rabu, 18 Juni 2025. Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pemusnahan BMN merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran tersebut.
Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, mengapresiasi giat pemusnahan BMN ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan hukum. Beliau menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan cukai.
Pemusnahan BMN dilakukan dengan prosedur yang ketat dan transparan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa barang-barang yang dimusnahkan benar-benar merupakan hasil penindakan atas pelanggaran yang dilakukan.
Kehadiran Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, dalam kegiatan pemusnahan BMN ini juga sebagai upaya untuk memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum. Beliau berharap dengan adanya kegiatan ini, dapat memberikan efek preventif bagi para pelaku pelanggaran di masa mendatang.
Pemusnahan BMN dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak berwenang. Proses pemusnahan dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Bupati Inhil.
Pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan tata kelola kepabeanan dan cukai yang baik.
Pemusnahan BMN juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik pelanggaran kepabeanan dan cukai. Pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat terhadap kepatuhan terhadap regulasi tersebut.
Bupati Inhil, H. Herman, menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Beliau berharap dengan adanya kegiatan pemusnahan BMN ini, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran dan mendorong kesadaran hukum yang lebih baik di masyarakat.
Dengan dilaksanakannya pemusnahan BMN ini, diharapkan dapat memberikan efek preventif bagi para pelaku pelanggaran kepabeanan dan cukai. Pemerintah daerah terus melakukan langkah-langkah tegas dalam menegakkan hukum demi menciptakan tata kelola kepabeanan dan cukai yang bersih dan transparan.