–
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pengalihan tugas pengawasan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sistem keuangan digital dan derivatif keuangan. Kementerian Perdagangan, kata Budi, mendukung agar transisi tugas pengalihan tersebut dapat berjalan dengan transparan dan memberi keamanan bagi aktor pasar maupun aktor ekonomi.
“Kami percaya langkah ini akan membawa kebaikan jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,” kata Budi dalam keterangan resmi, Jumat, 10 Januari 2025.
Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK mencakup aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan di pasar modal. Sedangkan peralihan ke BI meliputi derivatif keuangan dengan instrumen yang menjadi dasar, meliputi instrumen di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).
Pergeseran tugas pengawasan dan pengaturan ke OJK dan BI dilaksanakan sebagai implementasi dari Mandat dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK). Sementara itu, OJK telah mengeluarkan Peraturan (POJK) Nomor 27/2024 tentang Pencegahan Ekonomi Digital Berbasis Keuangan, Termasuk Nilai Tukar Kripto, dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Pencegahan Transaksi Nilai Tukar Kripto dalam nama Pokok-pokok peraturan terkait.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, OJK juga akan menerima peralihan tugas mengenai aset keuangan digital, termasuk aset kripto selain menerima peralihan tugas aset keuangan digital tersebut. OJK juga akan menerima peralihan tugas mengatur dan mengawasi instrumen derivatif keuangan dengan
underlying
efek, di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut, kata Mahendra, bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (
Sama-sama juga.
).
Menurut Mahendra, industri derivatif keuangan dengan underlying efek dan aset keuangan digital termasuk aset kripto yang diawasi Bappebti selama ini sudah berjalan. “Sehingga akan diupayakan transisi tugas pengaturan dan pengawasan dengan tidak terduga untuk menghindari gejolak di pasar,” kata Mahendra.
Dia menjelaskan peralihan tugas dari Bappebti ke OJK ini adalah upaya untuk menjaga kestabilan sistem keuangan, memajukan industri, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Pada proses tersebut, OJK dan Bappebti telah berkoordinasi untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan wewenang masing-masing.
Sebelumnya, OJK mencatat transaksi aset kripto sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan yang pesat. Sampai November 2024, nilai transaksi kripto mencapai Rp 556,53 triliun, atau meningkat sebesar 376 persen
year-on-year
.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, pertumbuhan transaksi aset kripto diaktifkan oleh peningkatan manfaat kripto, seperti Bitcoin, yang semakin memperkuat tarik menarik pasar kripto. “Kami mencatat per bulan November 2024, jumlah investornya kembali dalam tren peningkatan yang mencapai angka 22,11 juta investor,” ujar Hasan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB), Selasa, 7 Januari 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan bulan Oktober 2024, sebanyak 21,63 juta investor.
Transaksi aset kripto pada November 2024, Hasan menjelaskan, mengalami kenaikan 68 persen dari bulan sebelumnya ini. Transaksi kripto mencapai Rp 81,41 triliun ini, berbeda dengan transaksi pada Oktober 2024, yakni sebesar Rp 48,44 triliun. Kenaikan transaksi ini, kata Hasan, disebabkan oleh sentimen pasaran yang meningkat.
bullish
Pada kalangan investor aset kripto, ia menyatakan: ”Tersedia pula sentimen perkembangan regulasi global yang semakin menunjukkan dukungan terhadap kegiatan dan kepemilikan aset kripto,“
Pilihan Editor:
BP Natuna Tawarkan Pinjaman Guling Dana 8,7 Miliar Perusahaan lokal yakni PT Nusantara Infrastructure Indonesia (NI) melalui anak usahanya BP Natuna Resources (BNR) mencari pinjaman dana untuk operasional.
