Menurut dia, pengalihan ASN ke IKN tidak perlu dilakukan secara dalam semburan dan bisa mengancam keselamatan hidup mereka dan keluarga. Ali menyebut, pengalihan ASN harus menunggu instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan instruksi presiden (perpres).
“Nampaknya tidak mudah bagi PNS yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarganya, lalu harus pindah ke lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru tanpa membawa seluruh keluarganya,” ujar Ali dalam keterangan tertulis yang dikirimkan di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Dia menilai, ada dua risiko yang pasti dirasakan ASN ketika pindah ke IKN. Pertama, ASN sebagai penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air, ketersediaan listrik, akses publik, jalan, tempat berbelanja, dan lain-lain. Kedua, menurut dia, ASN membutuhkan usaha yang besar untuk meninggalkan lingkungan kehidupan yang sudah mapan dan berubah ke lingkungan baru.
Dengan demikian, rencana pindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) tidak cukup hanya dengan janji-janji manis, melainkan juga harus diiringi dengan penguatan mental. “Lebih baik bila dilayani motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga perintis Ibu Kota Nusantara,” kata politikus PKB tersebut.
Selain itu, menurutnya, pemerintah harus menjadi lebih realistis karena APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, yaitu sebesar Rp 6,3 triliun dari Rp 400,3 triliun yang ditetapkan. Ali mengatakan, rencana Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada 2028 atau 2029 jika infrastruktur lembaga politik telah berfungsi, merupakan langkah strategis dan visioner.
“Saya ingatkan agar jangan sampai menteri membuat kebijakan yang bertentangan dengan keputusan presiden. Menteri adalah bantuan presiden, jangan sampai kebijakan menteri melebihi keputusan presiden,” kata Ali.
