Menkopolhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Penegasan ini disampaikan Menkopolhukam saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Selasa (29/4).
Menkopolhukam didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.
“Pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik oleh individu maupun perusahaan. Pelanggaran akan diproses secara hukum. Saya sudah koordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, Kapolda, Gubernur, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Penegakan hukum tetap jadi prioritas, termasuk pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran,” tegas Budi Gunawan.
Terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan perkebunan dan kehutanan, Budi Gunawan menekankan pentingnya peran aktif perusahaan dalam upaya pencegahan dan pemadaman. Ia meminta agar tidak ada kebakaran dalam radius lima kilometer dari area perusahaan.
“Dalam penanganan Karhutla, swasta tidak boleh tinggal diam. Mereka harus terlibat langsung dengan membentuk satgas darat dan satgas perlengkapan. Beberapa perusahaan sudah siap dan mulai bergerak,” ungkap Budi Gunawan.
Budi Gunawan juga meminta perusahaan memperluas kontribusinya jika kebakaran terjadi di luar radius lima kilometer. “Kita minta mereka ikut membantu hingga di luar radius 5 kilometer, termasuk menyiapkan sarana seperti helikopter untuk mendukung pemerintah daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Budi Gunawan menjelaskan bahwa pemerintah pusat bersama BNPB dan instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah antisipatif menghadapi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau akan berlangsung bertahap dari April hingga September 2025.
Saat ini, sejumlah hotspot telah terdeteksi di Aceh, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Di Riau, status darurat Karhutla telah ditetapkan menyusul terbakarnya 81 hektare lahan dan terpantau 144 titik api.
“Langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan antara lain operasi modifikasi cuaca, patroli hotspot menggunakan aplikasi Sipongi, serta penurunan tiga helikopter water bombing dan helikopter patroli oleh BNPB. Semua ini dilakukan untuk mempercepat respons dan mengendalikan api, termasuk menjaga kelembaban lahan gambut,” jelas Budi Gunawan.