Aktivis pendidikan di Riau, Erwin Stompul SPd, mengeluarkan pernyataan keras terhadap PLT Kadisdik Riau terkait keterlambatan pembayaran gaji Guru Bantu Provinsi Riau jenjang pendidikan dasar (Dikdas) yang belum dibayarkan sejak 1 Januari hingga H-12 Idul Fitri. Beliau mendesak Gubernur Riau untuk segera mengevaluasi kinerja PLT Kadisdik Riau karena dianggap menelantarkan hak guru yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Sejak Guru Bantu Provinsi Riau direkrut melalui tes resmi pada tahun 2006 di era kepemimpinan mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran gaji hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Keadaan ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk para guru yang menggantungkan hidup mereka pada gaji yang belum kunjung cair.
Pada masa kepemimpinan HM Rusli Zainal, seluruh guru honorer di Provinsi Riau, termasuk Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu, menerima tunjangan hari raya (THR), baik mereka yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini menjadi perbandingan tajam dengan kondisi saat ini di mana hak dasar para guru justru terabaikan.
Aktivis pendidikan tersebut juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto, anggota DPR RI, segera memanggil Gubernur Riau untuk dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan ini. “Kami meminta agar Presiden Prabowo Subianto dan Anggota DPR RI segera turun tangan dan menekan pemerintah provinsi untuk segera mencairkan gaji yang tertunda. Jika tidak ada tindakan konkret, kami mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Gubernur Riau karena gagal melindungi kesejahteraan guru,” tegas Erwin.
Mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal bahkan dinilai layak untuk diberikan penghormatan sebagai pahlawan bagi para guru, mengingat kepeduliannya yang tinggi terhadap dunia pendidikan di Riau. “Jika melihat rekam jejak kepemimpinannya, beliau justru lebih pantas diangkat sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Prabowo,” tambahnya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau terkait keterlambatan pembayaran gaji Guru Bantu Dikdas. Namun, desakan publik terus menguat agar permasalahan ini segera diselesaikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap dunia pendidikan di Riau.