Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa empat kepala daerah di Jawa Barat bersetujuan untuk tidak menggunakan kendaraan dinas.
Keputusan ini merupakan wujud komitmen mereka untuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
, Kamis (16/1/2025).
Dalam unggahan video di akun TikTok-nya, Kang Dedi Mulyadi, ia bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Ia menanyakan apakah mereka memerlukan mobil dinas baru atau tidak. Rudy menjawab dengan tegas bahwa tidak seharusnya ia dan wakilnya menggunakan fasilitas tersebut.
“Kami bertekad untuk tidak menggunakan mobil dinas baru. Gedung Pendopo Bupati Bogor juga akan kami gunakan untuk kepentingan masyarakat Bogor,” kata Rudy.
Ade Ruhandi menambahkan bahwaosis anggaran untuk pembelian mobil dinas lebih baik digunakan untuk membangun rumah bagi masyarakat kurang mampu. “Mobil sudah ada, lebih baik fokus pada pembangunan rumah tidak layak huni,” katanya.
Komitmen serupa juga datang dari Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto. Dalam video lain, saat ditanya Dedi apakah akan menggunakan mobil dinas baru, Tri dengan yakin menjawab bahwa mobil pribadinya sudah cukup.
Akirnya mengalami henti sementara bagi moda transportasi pribadi, kata Tri.service.
Dedi sendiri menyetujui langkah tersebut dan menegaskan bahwa anggaran untuk mobil dinas bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih penting, seperti pembangunan jalan atau bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.
Sebelumnya, Dedi menyatakan komitmennya untuk tidak akan membeli mobil dinas baru bagi Gubernur setelah ia dilantik nanti. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan Plt Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Jumat (10/1).
“Saya minta kepada Bapak Pj, tolong jangan membelikan saya mobil baru, cukuplah itu. Tidak perlu, saya juga sudah memiliki mobil, sudah cukup memadai. Jadi jangan salah sangka setiap pemimpin baru dengan mobil baru,” katanya.
Dedi mengatakan, anggaran mobil dinas tersebut lebih baik digunakan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pembangunan jalan atau bantuan bagi masyarakat yang miskin.
“Kalau sudah dialokasikan untuk membeli mobil, maka kemungkinan anggaran itu akan dialihkan menjadi biaya untuk membeli jalan atau rumah yang digunakan oleh rakyat miskin, nanti kita lakukan perubahan,” tambahnya.
Keputusan Dedi dan empat kepala daerah ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang-orang perseorangan, sekaligus menjadi contoh nyata pimpinan yang fokus pada efisiensi dan peduli terhadap rakyat.