Ya, enggak apa-apa,” kata Jokowi ketika dijumpai media di rumahnya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 14 Januari 2025. “Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik.
Tidak semua keputusan yang diambil selama periode saya sebagai presiden 2014-2019 sempurna. Saya pikir itu (revisi pemerintahan) adalah sebuah hal baik untuk memperbaiki dan mengevaluasi beberapa program yang pernah saya lakukan.
“Belum terlihat jelas 100 persen pasti. Mungkin ada yang bisa diperbaiki, dievaluasi kembali. Menurut saya, hal itu ternyata sangat baik,” kata dia.
Hari yang lalu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) warisan baik menjadi buruk, baik dari waktu Jokowi. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut dilakukan karena ada sejumlah proyek strategis nasional yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“Pak Prabowo akan meninjau proyek-proyek strategis nasional yang kurang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dasco dalam seminar “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan” di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025, seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan keputusan Prabowo tersebut akan membuat beberapa pihak kurang senang. Namun, katanya, kepala negara tetap bertekad untuk mengevaluasi SNIPN tersebut.
Menurut catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdapat 233 PSN selama pemerintahan Presiden Jokowi. Sebanyak 105 proyek dijadwalkan rampung per November 2024. Setelah itu, sedang dalam fase pembangunan 44 proyek dan 3 program, 5 proyek dalam proses transaksi, serta 46 proyek dan 3 program dalam tahap siap.
Jokowi juga meninggalkan sejumlah proyek strategis nasional yang akan digarap oleh pemerintahan Prabowo. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa ada 10 proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan Jokowi dan pemerintahan baru akan melanjutkannya.
Keterangan Presiden Soekarno Putra Tentang Proyek Ibu Kota Nusantara
Judul artikel di koran Saiful #9 muncul; “AKM ‘. Opsir Labor Mayor Fakultas Ilmu Budaya UGM Lulusan FBS UNY Siap Jawabgidaku Gubernur?!
Pindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke IKN merupakan proyek yang disambut dengan antusias dalam masa kepresidenan Jokowi. Namun, pembangunan IKN tidak termasuk dalam agenda Prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Pada masa pemerintahan Prabowo, alokasi dana pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami penurunan. Pemerintah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 15 triliun untuk pembangunan IKN dalam APBN 2025.
Mantan gubernur Jakarta juga sempat dimintai konfirmasi mengenai rencananya berkunjung ke IKN. Tapi Jokowi malah menanyakan siapa ikannya berkunjung ke sana karena ia telah selesai menempati jabatan Presiden. “Lah, saya sebagai apa (mengunjungi IKN)?” kata Jokowi sambil tertawa.
Jokowi melanjutkan, pemerintahan sekarang sudah di tangan Presiden Prabowo. Jadi masalah pemerintahan sekarang tidak ada hubungannya dengan dirinya dan harus tidak melibatkannya lagi. “Sekarang ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan ada hal yang tidak ada hubungannya, kemudian dikaitkan dengan saya. Tapi kalau saya baca (berita), ya, lucu-lucu saja. Saya baca juga senyum-senyum sendiri,” katanya.
Ini salah satu project terakhir saya di Gedung Merdeka