Mereka menetapkan bahwa mereka tidak akan menjadi opisi di pemerintahan Presiden Prabowo.
Ruangan tersebut disampangkan oleh Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah menjelaskan bahwa ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kendati posisinya tidak ada dalam kabinet.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Siap Menghadapi Pengadilan Praperadilan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
“Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga nihil dalam mengambil sikap oposisi,” ujar Basarah dalam siaran pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, Sabtu.
Menurut Basarah, sebenarnya Indonesia telah mengambil sistem pemerintahan presidensial, sehingga istilah oposisi tidak berlaku lagi, terutama sistem oposisi dalam pemerintahan.
:
Istilah oposisi, lanjut Basarah, biasanya dipraktekan di dalam konsep demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer.
Karena latar belakang tersebut, PDI Perjuangan memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo untuk menciptakan sistem presidensial yang seharusnya telah ada.
:
PDI Perjuangan tetap akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun hal ini tidak berarti menugaskan kader atau anggota partai masuk dalam kabinet pemerintahannya,” kata Basarah.
Selain sistem presidensial, juga latar belakang hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu penyebab utama dukungan PDI Perjuangan.
“Hubungan pribadi antar kedua tokoh bangsa tersebut, yang menjadi Presiden ke-5 RI dan ke-8, itu yang akan membuatnya menjadi jembatan silaturahim dan koordinasi yang baik dan efektif untuk menjaga kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih luas,” kata Basarah.
Dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintahan Prabowo, Basarah berharap PDIP dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu pemerintah memajukan Indonesia.