Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar minta masyarakat mengadu segera kepada pemerintah jika ada gangguan, terutama terkait pendidikan.
Dia mengemukakan hal ini sebagai respons atas adanya siswa sekolah dasar (SD) yang disuruh belajar di lantai oleh guru,karena belum membayar denda pembayaran pendidikan (SPP) selama 3 bulan.
“Saya mengatakan untuk semua penyelenggara sekolah, baik negeri maupun swasta, kalau ada masalah, sampaikan ke pemerintah,” kata Muhaimin di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).
Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, guru yang menghukum murid SD itu perlu diberikan edukasi oleh dinas pendidikan setempat atau Kemendikdasmen.
“Ya, guru ini pasti harus diberi edukasi oleh kepala dinas, oleh Bapak Menteri Pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah akan menjadi fokus pemerintah, jadi jika ada masalah, segera sampaikan, kita bisa mencari jalan keluar,” ucapnya.
Membaca berita sebelumnya, seorang siswa kelas IV SD swasta di kota Medan, menyamaratakan MA, diputus gurunya untuk belajar di lantai karena belum membayar tunggakan biaya pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan.
Ibu MA, Kamelia (38), menyatakan bahwa hukuman itu telah digunakan terhadap anaknya selama dua hari.
Rentang waktu hukuman terjadi dari 6 hingga 7 Januari 2025.
Masa Aktif (MA) duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB sampai 13.00 WIB.
Anak laki-laki ditunjuk duduk di lantai karena tertinggal membayar SPP selama 3 bulan dengan total tagihan Rp 180.000.
Kamelia mengatakan, salah satu penyebab tunggakan itu melakukan karena anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2024 belum di keluarkan.
Dia tidak memiliki uang untuk membayarnya saat itu.
