Hasto Kristiyanto dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai siasat dalang.
Terlebih, kata pihaknya, setelah muncul pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketum PDIP.
Seen sebagai bentuk Jawaban atas status Hasto sebagai tersangka.
“Saya semakin yakin, penetapan tersangka pada keponakan Sekjen bagai perlindungan politik, dan otomatis membuka peluang menekan Ibu Megawati mundur,” kata Guntur Romli melalui layanan pesan, Rabu (8/1).
KPK Menggelar Siasat Kepada Hasto, Meski Polsafe Klaim Ditemukan Bukti Pendukung
Menurut Guntur Romli, pernyataan Effendi itu disampaikan setelah ia bertemu dengan Presiden ketujuh RI, Jokowi, meskipun ketika itu Jokowi masih menjadi kader PDIP.
“Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin karena mereka berdua pernah keluar p กรก Majelis Tinggi PDI Perjuangan,” kata dia.
Guntur Romli menganggap pernyataan Megawati soal ada pihak yang ingin menyelewengkan partai menjadi benar setelah terdengarnya pernyataan Effendi.
“Jadi, sebenarnya benar apa yang diberitakan oleh Ibu Megawati pada tanggal 12 Desember ada yang mengganggu partai,” kata dia.
Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
Guntur Romli menilai pernyataan Effendi yang meminta Megawati mundur dari kursi PDIP setelah bertemu Jokowi menyingkap siapa saja pihak yang berinisiatif untuk mengacaukan partai beragam warna.
Saya semakin terungkapnya, semakin jelas ada yang membayangi siapa yang menyerang PDI Perjuangan, menginjak-injak tangan yang pertama kali membongkar tangan-tangan nabek napas panjang.
Sebelumnya, Effendi meminta Megawati mengundurkan diri dari posisi ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai tanda maaf atas status Hasto sebagai tersangka.
PDIP menyebut inkonsistensi dan keras kepala KPK dalam melakukan penggeledahan di kediaman Hasto dalam drama.
Menurut dia, status tersangka terhadap Hasto membuat PDIP harus melakukan perubahan bukan hanya ganti pos sekjen partai saja.
“Perlu diperbarui, ya, semuanya juga harus selesai sampai ke ketua umumnaya harus diperbarui, bukan hanya tingkat sekretaris jenderal, ya. Sudah waktunya, lah, sudah saatnya sekali untuk perubahan yang total, ya,” ungkap Effendi.
Rumah Warga Digationgih KPK, Pimpinan Partai Demokrat Mengatakan Dasar Kebijaksanaan Tidak Bersalah