Keterlibatan ini menjawab sejumlah spekulasi yang telah dilontarkan sebelumnya bahwa Indonesia hanya berperan sebagai pemantau. Status ini juga dianggap sebagai bentuk dari keterlibatan aktif Indonesia dalam BRICS.
“Kewarganegaraan ini merupakan hasil dari partisipasi aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS (KTT) di Johannesburg pada 2023 di bawah Ketuaan Afrika Selatan, dan KTT di Kazan 2024 di bawah Ketuaan Rusia,”ungkap Kemlu RI dalam keterangannya, Senin (6/1/2025).
Status keanggotaan RI dalam kepemimpinan BRICS dibayangi oleh sikap Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang berorientasi negatif terhadap organisasi tersebut.
Belakangan ini Trump pernah ancam bahwa negara-negara BRICS (tidak termasuk Indonesia) akan menciptakan mata uang alternatif guna menggantikan dolar AS. Menyusul ancaman itu, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 100 persen terhadap organisasi yang terdiri dari sembilan negara itu.
“Pikiran bahwa negara-negara BRICS memilah rupiahnya dari Dolar sementara kami duduk manis-memberi kepada sindiran mereka sudah tidak tepat,” tulis Trump di jejaring sosial Desember 2024 lalu.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta komitmen dari negara-negara BRICS bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang baru maupun mendukung mata uang lainnya untuk menggantikan dolar Amerika Serikat yang dominan.
Jika itu terjadi, mereka harus menghadapi tarif 100%,” tulis Trump di platform media sosialnya Truth Social. “Mereka akan mengucapkan selamat tinggal pada penjualan ke ekonomi AS yang pada dasarnya salah satu terbesar dan terbaik di dunia.
Pemerintah secara formal melalui pernyataan itu dan mereka juga menyatakan bahwa mata uang baru akan diterbitkan dalam beberapa bulan kedepan.
Politisi di Brasil dan Rusia mencari cara untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan global.
Presiden Brasil Lula da Silva telah meluncurkan usulan tentang mata uang itu. Namun, perbedaan pendapat di internal BRICS telah menyulitkan perkembangan ide tersebut. India termasuk yang bersikap menolak untuk mengadopsi ide ini.
Bergabungnya Indonesia ke BRICS
Indonesia secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS pada bulan Oktober lalu. Permohonan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia.
Brasil pada Senin mengumumkan bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS, blo friendships ekonomi berkembang yang lebih populer dilihat sebagai penyeimbang Barat.
Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan dalam pernyataan baru bahwa negara terpadat di Asia Tenggara bersama anggota lain bermaksud mereformasi lembaga pembagsaan global serta berkontriibusi positif terhadap kerja sama di Kawasan Selatan Global.
Presiden Brasil yang akan menjabat pada tahun 2025, mengatakan bahwa pernyataan Indonesia untuk bergabung dengan blok tersebut telah disetujui selama pertemuan puncak pada tahun 2023 di Johannesburg.
BRICS dibentuk pada tahun 2009 oleh para anggotanya, Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Afrika Selatan bergabung sehari setelahnya. Tahun yang lalu, kelompok tersebut berkembang dengan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab menjadi anggota penuh.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menambahkan, partisipasi Indonesia di BRICS merupakan bentuk konkrit dari amanat konstitusi, yakni aktif berperan dalam menjaga ketertiban internasional.
“Indonesia melihat peranannya di BRICS sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerja sama dan yang strategis dengan negara berkembang lainnya, melalui prinsip-prinsip ‘kesetaraan, saling menghormati dan pembangunan berkelanjutan’,” kata dia.
Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif selama agenda BRICS, termasuk mempertahankan ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, kemajuan yang berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan makanan, serta kesehatan masyarakat.
“BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama negara-negara Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global,” kata Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
“Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” kata Kementerian Luar Negeri.
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono yang menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada 2024 menyatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan “*pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif*”. Ia tidak menganggap ini sebagai bahan dari kubu-kubuan.
“Tidak berarti kita menyertainya satu pihak tertentu, melainkan semua kita aktif berpartisipasi di berbagai forum,” kata Sugiono dalam pernyataannya yang terbit di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2024
Pemerintah RI tidak menyebutkan soal mata uang BRICS yang dianggap sebagai ancaman dari Amerika Serikat. Dubes Amerika Serikat di Indonesia mengatakan AS tidak terlalu peduli dengan keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS.
“Ini adalah posisi yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, kami menghargai keputusan individu negara tersebut,” ujar Dubes AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir ketika menyampaikan keterangan pers di Kedubes AS di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Menurut Dubes Lakhdir, AS memiliki banyak mitra politik dan juga salah satu anggota BRICS, dan hal tersebut tidak menyulitkan. Misalnya India yang juga merupakan salah satu mitra strategis AS.
