Sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi saat ini dalam kondisi rusak. Disisi lain tunda bayar Dinas PUPR PKPP Riau sejak 2024 senilai Rp109 miliar hingga kini belum lunas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma,mun Solihin, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR PKPP, Senin (13/07/2026).
Ma,mun menyatakan bahwa pokir yang sudah disurvei di bulan Januari dan Februari di lapangan bahkan sudah didatangi, diukur dan sebagainya masyarakat berharap banyak namun hingga bulan Juli ini belum ada progresnya. Ketika ditanya mengenai total jalan yang sudah diperbaiki, Ketua fraksi PDIP DPRD Riau mengatakan bahwa hampir semua cuma fungsi saja karena tambah sulam.
Menurut Ma,mun, progres perbaikan jalan terbesar sekitar Rp15 miliar terjadi di UPT 5. Namun, ia mengungkapkan bahwa problem saat ini terletak di Keuangan. Pasalnya, UPT peralatan juga perlu maintenance karena digunakan terus-menerus.
Saat ditanya kreativitas PUPR PKPP terkait dana pusat, Ma,mun menyampaikan bahwa di daerah Minas sampai Duri PUPR PKPP Riau sudah menggandeng perusahaan, sudah kolaborasi anggaran mereka dengan standar yang sudah disampaikan oleh teman-teman PUPR PKPP Riau. Mereka mencari solusi terbaik untuk jalan-jalan yang dilalui oleh Odol.
Pada rapat berikutnya, Komisi IV DPRD Riau akan mengundang Dishub supaya bisa menggandeng pihak lain seperti APH, Polda, Kejaksaan, dan pihak Gubernur agar perusahaan-perusahaan dipanggil untuk memberikan kontribusi terhadap jalan provinsi.