Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan syarat ketat bagi wilayah yang menerima bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Setiap pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan mengalihkan lokasi penyembelihan ke titik yang berbeda dari tahun sebelumnya guna memastikan pemerataan distribusi daging kurban kepada masyarakat.
Kebijakan ini diambil setelah Provinsi Riau dipastikan menerima total 14 ekor sapi kurban dari Kepala Negara. Seluruh bantuan tersebut nantinya dibagi untuk Pemerintah Provinsi Riau, 12 kabupaten/kota, serta satu perwakilan tokoh masyarakat.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau, Mimi Yuliani Nazir menjelaskan bahwa penentuan lokasi baru tersebut diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah. Langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah agar pemanfaatan bantuan rutin tahunan dari presiden tidak hanya berpusat di satu wilayah tertentu secara terus-menerus.
Selain regulasi zonasi penyembelihan, Mimi Yuliani Nazir menyebutkan seluruh sapi yang terpilih merupakan hasil seleksi ketat dengan bobot terberat dari peternak lokal. Proses penjaringan melibatkan verifikasi lapangan secara langsung berdasarkan arahan Sekretariat Presiden serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Untuk tingkat provinsi, sapi yang diambil merupakan hewan dengan bobot paling maksimal dari seluruh wilayah di Riau. Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota, seleksi diambil dari sapi lokal terberat di daerahnya masing-masing.
Tim verifikasi tidak hanya menjadikan ukuran dan berat badan sebagai indikator utama. Faktor pembanding lain yang menjadi penentu kelayakan meliputi rekam jejak kesehatan hewan, kesiapan jalur distribusi, hingga kesesuaian fisik yang memenuhi standar baku sebagai hewan kurban kepresidenan.
Melalui skema seleksi yang kompetitif ini, program bantuan tersebut juga ditargetkan mampu memicu motivasi para peternak di daerah. Pemerintah berharap para peternak lokal semakin terdorong untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan mutu genetik hewan ternak mereka ke depan.