Pemko Pekanbaru memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan hal ini saat Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya pada Kamis (30/4/2026).
Agung Nugroho mengungkapkan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pelayanan publik yang cepat dan responsif, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki. Dia menekankan pentingnya data yang valid sebagai dasar dari seluruh program pembangunan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Selama setahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola fiskal. Hal ini berhasil meningkatkan kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga program-program dapat berjalan dengan baik.
Agung menyatakan target untuk percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) serta seluruh pemangku kepentingan. Salah satu langkah yang diambil adalah penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pengelolaan dan integrasi data.
Para kepala OPD, camat, hingga lurah diharapkan dapat berkomitmen mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu, sementara Dinas Sosial fokus pada data kemiskinan dan warga terlantar.
Agung menekankan bahwa masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, termasuk melalui program ‘Satu ASN Satu RW’ yang saat ini tengah berjalan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat dan membangun budaya berbasis data di Pekanbaru.
Agung juga memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memastikan keselarasan dan akurasi data yang dilaporkan guna memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru.
Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dalam menginput dan memperbarui data secara berkala. Melalui sistem Satu Data, informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru diharapkan dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat, sehingga data Pekanbaru dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data.