SIAPKAN kopi pahit. Duduk tenang. Mari bicara jujur soal masa depan Kuansing. Lupakan sejenak soal gelar akademik. Simpan dulu soal visi misi yang muluk-muluk itu. Di atas kertas, anak muda kita luar biasa. Pintar? Banyak. Hebat? Melimpah. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih tajam dari silet: Punya uang tidak?
Politik kita hari ini bukan soal siapa yang paling cerdas. Bukan juga soal siapa yang paling patut. Ini soal isi dompet. Atau, soal siapa yang berdiri di belakangnya dengan tumpukan uang. Coba hitung. Mau maju saja, pintu pertama sudah sangat mahal. Namanya rekomendasi partai. Itu bukan gratisan. Angkanya sudah miliaran. Itu baru tiket masuk. Baru mau "nyewa" perahu. Belum lagi urusan bensinnya.
Setelah dapat perahu, mesin harus jalan. Tim sukses perlu makan. Baliho perlu dicetak. Konsolidasi ke desa-desa butuh biaya. Dari hulu ke hilir, isinya cuma satu: transaksi. Lalu ada hantu yang paling nyata: serangan fajar. Ini rahasia umum yang semua orang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Bayangkan kalau main curang pakai cara ini. Satu suara dihargai sekian, kalikan dengan jumlah pemilih. Angkanya bikin kepala pening. Tak terbayangkan.
Namun, mari kita berandai-andai sedikit. Bagaimana kalau polanya diubah? Bagaimana kalau pemilihan tidak lagi langsung oleh rakyat, melainkan lewat tangan Dewan (DPRD)? Apakah biayanya jadi murah? Jangan mimpi. Kalkulasinya cuma pindah alamat. Jika dalam pemilihan langsung kandidat harus "menebar jala" ke ratusan ribu pemilih, dalam pemilihan lewat Dewan, harganya hanya pindah ke "meja-meja terhormat".
Secara jumlah, orang yang harus "diyakinkan" memang lebih sedikit. Tapi jangan salah, harga per kepalanya melonjak berkali-kali lipat. Ini bukan lagi soal uang receh yang menyebar ke desa, ini soal uang ketok" yang angkanya bisa bikin sesak napas. Penyandang dana atau cukong justru lebih suka skema ini. Lebih efisien, katanya. Daripada membiayai kampanye terbuka yang melelahkan dan penuh risiko, lebih baik fokus "mengamankan" suara di parlemen. Transaksinya lebih sunyi, di ruang-ruang gelap, jauh dari mata publik, tapi daya rusaknya tetap sama.
Maka, kalau kita meneropong siapa pemimpin Kuansing ke depan, jawabannya tetap klise. Mau dia tokoh tua yang sudah mapan, atau anak muda yang enerjik, pertanyaannya tetap sama: Siapa yang punya modal? Kasihan anak muda kita. Banyak yang punya kredibilitas. Banyak yang punya kualitas. Mereka punya ide segar untuk membangun negeri ini. Tapi begitu bicara operasional politik—baik lewat jalur rakyat maupun jalur Dewan—mereka langsung "tiarap".
Logikanya jadi rusak. Kalau mau menang harus punya uang banyak. Kalau tidak punya uang pribadi, ya cari penyandang dana. Di sinilah bahayanya. Kalau sudah pakai uang orang, nanti kalau duduk juga harus "balas budi". Rakyat cuma dapat janji, penyandang dana dapat proyek. Lingkaran setan ini terus berputar. Jadi, jangan heran kalau nanti yang muncul adalah wajah-wajah itu saja. Atau orang baru yang isi kantongnya tebal.
Politik berbiaya tinggi ini sudah merusak akal sehat. Kita bukan lagi mencari pemimpin yang bisa mengurus rakyat. Kita sedang mencari siapa yang paling kuat bertahan dalam "perang" modal. Kuansing butuh orang pintar. Kuansing butuh orang hebat. Tapi yang lebih penting: Kuansing butuh sistem yang tidak mengharuskan orang jadi "miskin" dulu baru bisa jadi pemimpin. Kalau tidak, ya sudah. Siapkan saja dompetmu sebelum siapkan visimu. Kredibilitas memang penting. Tapi di kotak suara—maupun di kursi Dewan—uang seringkali bicara lebih keras. Begitulah. (***) (Penulis merupakan jurnalis di riauin.com dan pemerhati politik lokal)
Sumber: Riauin.com / Editor: Hendrianto